Jakarta | beritabatam.co : Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk membahas perkembangan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.
Dalam rapat tersebut, DPR RI dan institusi Polri sepakat bahwa tindakan penyadapan terhadap kepala negara tersebut merupakan bentuk tindak pidana makar.
Rapat yang berlangsung pada Masa Persidangan II Tahun 2026-2027 ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman. Rapat berjalan dengan eskalasi dan dinamika yang cepat.
Di awal pembukaan, Habiburokhman sempat menyinggung situasi politik terkini, termasuk informasi terkait adanya penyerahan surat pengunduran diri ke MPR RI.
“Ini para pimpinan Komisi III dipanggil pimpinan DPR. Terkait perkembangan terakhir, akan ada penyerahan surat pengunduran diri ke MPR. Saya pikir langsung ke tanggapan Pak Kapolri, kita langsung ke kesimpulan,” ujar Habiburokhman mengarahkan jalannya rapat agar berjalan efektif dan fokus pada penindakan hukum.
Merespons arahan dan dukungan dari parlemen, Kapolri menyadari beratnya tugas pengungkapan kasus penyadapan ini. Ia menegaskan bahwa tim penyidik sedang bekerja mengumpulkan kepingan bukti untuk menindak tegas dalang di balik kejahatan terhadap keamanan negara tersebut.
“Kami masih mengumpulkan puzzle-puzzle ini. Puzzle dari petunjuk dan juga alat bukti terkait dengan tindak pidana makar. Hal ini tentu perlu sebuah upaya baik secara analisa intelijen, kemudian juga dari para penyidik kami yang sudah ditugaskan untuk bisa mengungkap ini,” papar Kapolri di hadapan anggota dewan.
Kapolri juga menjamin bahwa kepolisian tidak akan ragu dalam mengambil tindakan hukum.
“Kami tidak ada keraguan-raguan. Kami akan melakukan tindakan yang tegas, namun tetap mengedepankan upaya-upaya penyidikan yang profesional, prosedural, proporsional, dan juga etis. Kami mohon dukungannya,” tegasnya.
Pada penghujung rapat kerja, Habiburokhman membacakan dua poin kesimpulan resmi yang menjadi pedoman dan desakan dari Komisi III DPR RI kepada jajaran Polri.
Pertama, Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana penyadapan, akses ilegal (illegal access), serta penghilangan data elektronik. DPR meminta penanganan kasus ini terus dilakukan secara profesional.
Kedua, Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan, akses ilegal, atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindak pidana makar. DPR meminta agar Kapolri menjerat para tersangka dengan pasal makar dan terus mengusut tuntas kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain yang membahayakan negara. (Red)
