Batam |beritabatam.co : Sebanyak 22 unit gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kota Batam dilaporkan telah selesai dibangun 100 persen. Kendati demikian, hingga Kamis (12/11), fasilitas penggerak ekonomi masyarakat tersebut belum kunjung dibuka.
Pengoperasiannya masih tertunda karena menunggu instruksi lanjutan dari pemerintah pusat, meleset dari target awal yang dicanangkan pada Oktober 2026.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) Kota Batam, Salim, mengonfirmasi pencapaian tersebut. Ia memaparkan bahwa rencana pembangunan KDKMP di Batam menyasar total 64 titik kelurahan, dan saat ini baru sebagian yang sudah sepenuhnya rampung.
“Dari 64 titik yang masuk dalam pendataan kami, 22 lokasi di antaranya sudah selesai dibangun 100 persen,” ujar Salim, Kamis (12/11).
Meskipun fisik bangunan sudah siap, aktivitas pelayanan belum bisa dijalankan. Salim menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Batam membatasi perannya pada penyiapan lahan, pengawasan, serta pemberian pendampingan.
Sementara itu, kelanjutan operasional menjadi ranah Kementerian Koperasi bersama PT Agrinas Pangan Nusantara. Saat ini, proses pengadaan sarana, prasarana, serta distribusi pasokan barang kebutuhan koperasi masih berjalan secara bertahap.
Untuk urusan sumber daya manusia, mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam tersebut memastikan bahwa jajaran pengelola sudah disiapkan sepenuhnya oleh pihak Agrinas.
“Manajemen, manajer, hingga pengurusnya sudah ada. Sebetulnya tinggal dieksekusi saja,” tambahnya.
Penundaan ini membuat jadwal operasional bergeser dari rencana awal pemerintah pusat. Sebelumnya pada September lalu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menargetkan soft launching KDKMP bisa dilaksanakan pada bulan Oktober 2026.
Namun, sebelum resmi beroperasi, setiap koperasi harus melewati tahapan verifikasi teknis, serah terima aset, serta penyelesaian kelengkapan logistik dan pengelola.
Program KDKMP sendiri merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk mendongkrak perekonomian di tingkat akar rumput. Koperasi ini nantinya akan difungsikan sebagai agen penyalur kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, mulai dari beras, minyak goreng, pupuk, hingga gas LPG 3 kg. Selain itu, KDKMP juga akan dimanfaatkan untuk membantu memasarkan produk-produk usaha masyarakat sekitar.
Di sisi lain, jajaran legislatif Kota Batam ternyata belum banyak dilibatkan dalam program ini. Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, mengungkapkan bahwa pihaknya belum melakukan pembahasan apa pun terkait operasional KDKMP.
Pada keterangannya akhir Oktober lalu (23/10), Kamaluddin menyebutkan bahwa program ini belum masuk agenda dewan karena belum ada peluncuran resmi di tingkat kota.
“Pembahasan soal Kopdes belum sampai ke DPRD, mengingat di Batam sendiri memang belum ada seremoni peresmiannya,” jelasnya. ( Piter)
