Jakarta | beritabatam.co : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) membeberkan secara gamblang skandal dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Republik Indonesia hingga sejumlah petinggi negara.
Kasus yang mengguncang internal Korps Bhayangkara ini melibatkan mantan Kapolri periode sebelumnya, Jenderal LSP, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
Fakta mengejutkan ini diungkapkan Kapolri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026). Di hadapan para wakil rakyat, Kapolri menegaskan bahwa institusinya tidak akan menutupi kesalahan internal dan berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
“Kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa. Kehormatan sebuah institusi diuji ketika memiliki keberanian untuk menatap ke dalam,” tegas Kapolri membuka laporannya.
Menyasar Presiden, Menteri, hingga KPK
Berdasarkan hasil penyidikan Bareskrim Polri yang dimulai sejak 30 Oktober 2026, operasi penyadapan ilegal ini berlangsung pada kurun waktu 2025 hingga Oktober 2026. Operasi hitam tersebut menargetkan daftar sasaran yang sangat masif dan vital.
Daftar target penyadapan mencakup Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, pimpinan KPK, kejaksaan, aktivis, organisasi kemasyarakatan, hingga mahasiswa.
Polri telah memeriksa 28 saksi termasuk pihak provider telekomunikasi dan vendor sistem penyadapan serta 6 ahli. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita barang bukti berupa 15 telepon genggam, 7 flash disk, CPU, laptop, dokumen, hingga log data penyadapan.
Empat Tersangka dan Modus Jalur Atensi
Dalam kasus ini, Bareskrim Polri menetapkan empat orang tersangka yang semuanya merupakan petinggi dan perwira di internal Polri.
Jenderal LSP selaku mantan Kapolri diduga sebagai end user atau penerima hasil akhir penyadapan, serta pihak yang memberikan perintah lisan penentuan target.
SU selaku mantan Kadiv TIK Polri 2021-2026 diduga memberikan persetujuan penyadapan dan meneruskan laporan harian atau analisis kepada Jenderal LSP.
EH selaku mantan Plt Kabagmon Desember 2024 hingga Oktober 2025 diduga mengeksekusi persetujuan penyadapan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan resmi.
Sementara AS selaku mantan Plt Kabagmon Oktober 2025 hingga Oktober 2026 diduga meneruskan perintah kepada operator dan memerintahkan penghapusan log data serta pembubaran grup WhatsApp untuk menghilangkan jejak.
Modus operandi komplotan ini dilakukan dengan menyamarkan operasi melalui Jalur Atensi atau jalur internal. Perintah penyadapan diberikan secara lisan atau melalui WhatsApp, melompati prosedur resmi tanpa surat permohonan penyidik, laporan polisi, atau penetapan pengadilan yang diatur dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010.
Ancaman Pasal Berlapis dan Dugaan Makar
Keempat tersangka kini dijerat dengan pasal berlapis, meliputi Pasal Penyadapan yakni Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara, Pasal Penghilangan Data Elektronik yakni UU ITE dengan ancaman 8 tahun penjara, Pasal Akses Ilegal yakni Pasal 332 UU KUHP dengan ancaman 6 sampai 7 tahun penjara, serta Pasal Penyalahgunaan Kekuasaan dan Menggerakkan Orang Lain yakni Pasal 20 UU KUHP.
Lebih jauh, Kapolri mengungkapkan bahwa selain tindak pidana ITE dan penyadapan, Polri telah menerbitkan laporan polisi terpisah untuk menyelidiki dugaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Penyelidikan kasus makar ini sedang didalami secara terpisah, fokus pada penelusuran motif, tujuan akhir operasi penyadapan tersebut, serta kemungkinan adanya niat menggulingkan pemerintahan yang sah.
“Sejarah tidak akan mengenang seberapa besar kekuasaan yang pernah kita genggam, melainkan seberapa teguh kita menjaga kebenaran dan keadilan. Sebab kekuasaan hanyalah titipan, dan keadilan adalah panggilan,” tutup Kapolri, memastikan kasus yang menyangkut keamanan negara ini akan diusut hingga tuntas ke akar-akarnya. ( Red )
