Batam | beritabatam.co : Polemik pencabutan patok proyek Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di perairan Bulang Lintang (Bulang Kebam), Kecamatan Bulang, Kota Batam, akhirnya menemui titik terang. Pasca-mediasi yang melibatkan pemerintah kelurahan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kontraktor pelaksana, serta tokoh masyarakat setempat, lokasi pembangunan disepakati untuk digeser dan aktivitas pengerjaan proyek kembali dilanjutkan.
Lurah Bulang Lintang, M. Irwan, S.IP, saat dikonfirmasi pada Kamis (12/11/2026), membenarkan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan secara musyawarah. Menurutnya, mediasi yang dihadiri pihak kontraktor, perwakilan KKP, Dinas Perikanan, perangkat kelurahan, serta Ketua Koperasi Merah Putih (KMP) menghasilkan kesepakatan untuk memindahkan titik pembangunan tepat ke sebelah lokasi awal yang sebelumnya sempat dipatok.
“Perkembangan terbaru dari pihak kami sudah dimediasi bersama pemborong, pihak KKP, Dinas Perikanan, dan Ketua Koperasi. Keputusannya, lokasinya digeser ke sebelahnya dan sudah clear, disetujui pihak-pihak berwenang terkait,” ujar M. Irwan.
Irwan menambahkan, pengerjaan proyek yang sempat terhenti selama beberapa hari akibat insiden pencabutan patok pada Sabtu (7/11/2026) lalu kini telah kembali berjalan. Rencana pelaporan ke jalur hukum yang sebelumnya sempat mencuat dari pihak Karim juga dipastikan telah dicabut seiring tercapainya kesepakatan damai tersebut. Irwan menegaskan bahwa pihak kelurahan hanya berperan memfasilitasi mediasi, sedangkan keputusan teknis dan kontraktual sepenuhnya menjadi kewenangan kontraktor dan kementerian terkait.
Senada dengan Lurah, Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto, menjelaskan bahwa perwakilan PPK yang sah dari KKP, yakni Doni, telah turun langsung mengawal proses mediasi tersebut. Yudi menyebut akar persoalan sebelumnya sebenarnya dipicu masalah bisnis (business-to-business/B2B) terkait pekerjaan pengangkutan material antara kontraktor dan pihak lokal, yang kemudian merembet ke persoalan lahan.
“Informasinya sudah disepakati dalam mediasi kemarin, lokasinya digeser ke sebelah kiri (lahan warga lain). Persoalan kemarin itu sebenarnya B2B dari kontraktor ke bawah terkait pekerjaan angkut material, cuma merembet ke masalah lahan,” jelas Yudi saat diwawancarai pada Kamis (12/11/2026).
Terkait kekhawatiran apakah pergeseran lokasi akan memengaruhi target penyelesaian proyek pada akhir Desember 2026, Yudi menyatakan bahwa aspek tenggat waktu dan kontrak sepenuhnya berada di bawah kewenangan PPK Kementerian KKP. Dinas Perikanan Kota Batam berperan mendampingi sejak tahap pengusulan, memonitor pelaksanaan, serta membantu memediasi kendala sosial di lapangan bersama lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.
Yudi juga memaparkan bahwa pada tahun kedua program strategis nasional ini, Kota Batam mendapatkan alokasi pembangunan KNMP di lima titik lokasi, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah tiga titik, di antaranya di Kasu dan Sembulang. Kelima lokasi tahun ini meliputi Bulang Kebam (Kecamatan Bulang), Pulau Ngenang (dikerjakan PT Karya Abadi), serta Kampung Bagan (Sungai Beduk/Tanjung Piayu), Pulau Terung, dan Pulau Karas di Galang (dikerjakan PT Muko Indo).
Di akhir keterangannya, Yudi mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk mendukung penuh kelancaran pembangunan KNMP yang dirancang untuk mendongkrak kesejahteraan nelayan melalui penyediaan fasilitas pabrik es hingga kios perikanan.
“Pesan saya, kita dukung semua. Manfaatnya jangan hanya dilihat saat proses pembangunan, soal siapa yang order atau angkut material, tetapi lihatlah manfaat jangka panjang pascapembangunan untuk nelayan kita ke depannya,” pungkasnya. ( Piter)
