Jakarta | beritabatam.co : Forum Masyarakat Kota Jakarta (FMKJ) bekerjasama dengan Haidar Alwi Institute (HAI) menggelar acara diskusi bertajuk ‘Mengkritisi Kebijakan Reklamasi & Penerbitan IMB Di Teluk Jakarta’. Acara diskusi tersebut digelar di Gedung Joang 45, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (29/7/19).
Bertindak sebagai narasumber antara lain Haidar Alwi, Martin Hadiwinata selaku Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Tubagus Soleh Ahmadi sebagai Direktur Eksekutif WALHI DKI Jakarta, CH Ambong yang merupakan Aktivis Pro Demokrasi dan Gerakan Mahasiswa 1998.
Founder HAI, Haidar Alwi mengatakan bahwa pemerintahan Anies Baswedan tidak membawa kesinambungan pembangunan yang positif bagi kemajuan ibukota. Tidak heran, belakangan ini dirinya menggagas sebuah gerakan yang diberi nama #2022GantiGabener.
“Melalui berbagai diskusi yang kami selenggarakan, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemprov DKI. Mereka harus ingat bahwa warga Jakarta senantiasa memantau kebijakan dan kinerjanya. Bukan untuk menjatuhkan tapi sebagai bentuk pengawasan sekaligus edukasi terhadap masyarakat akan kebijakan Pemprov DKI yang dinilai janggal atau tidak berdampak banyak bagi warga Jakarta,” ujar Haidar Alwi.
Martin Hadiwinata selaku Ketua Harian KNTI menilai bahwa penerbitan IMB dalam proyek reklamasi teluk Jakarta merupakan sebuah kemunduran dari perbaikan yang telah diinginkan oleh Anies Baswedan sebelumnya.
“Menurut saya tidak ada keuntungan sekali bagi nelayan terkait pembangunan reklamasi. Ketika reklamasi diteruskan, itu sama saja menyimpan potensi bencana dan semakin membawa dampak buruk bagi para nelayan tradisional. Mana janji Pak Anies Baswedan yang dulu akan berpihak pada kami para nelayan, kepada rakyat kecil?” tutur Martin Hadiwinata.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta terkait reklamasi hanya akan membuat preseden buruk soal tata kelola di Jakarta. Menurutnya, dunia bisnis seringkali mengesampingkan dampak buruk yang ditimbulkan terhadap lingkungan.
“Harapan saya isu reklamasi ini jangan dijadikan isu politik, namun ini murni merupakan isu lingkungan. Oleh karena itu, kita meminta pemerintah untuk menghentikan dan melakukan audit lingkungan secara independen untuk melihat bagaimana kedepannya dan apakah reklamasi ini bisa dilanjutkan atau tidak,” ungkapnya.
Reporter : Hamdi Putra/red
