Jakarta | beritabatam.co – Pemerintah merancang strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Strategi tersebut disusun dengan mempertimbangkan ketahanan perekonomian nasional di tengah masih tingginya ketidakpastian global.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan perkembangan ekonomi dan kinerja fiskal
sepanjang 2026 menjadi fondasi penting dalam penyusunan arsitektur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI mengenai Pengantar Asumsi Dasar dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2027. (01/09/26).
“Dengan mencermati perkembangan ekonomi terkini serta prospek ke depan, arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menkeu.
Menkeu menegaskan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 juga membutuhkan sinergi kebijakan yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, sektor keuangan, dunia usaha, dan pemerintah daerah.
“Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan dunia usaha sehingga masing-masing instrumen dapat bekerja secara optimal, proporsional, dan saling menguatkan,” kata Menkeu.
Disamping itu, Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi makro sebagai fondasi bagi keberlanjutan pertumbuhan. Pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus utama untuk menjaga daya beli masyarakat, konsumsi, serta iklim investasi.
Pemerintah juga akan menjaga kondisi suku bunga agar tetap kompetitif guna mendukung akses pembiayaan, memperkuat kepercayaan dunia usaha, dan mendorong aktivitas investasi.
Sejalan dengan agenda tersebut, pemerintah juga mendorong optimalisasi sektor-sektor strategis, termasuk sektor minyak dan gas bumi. Upaya peningkatan lifting migas dilakukan melalui reaktivasi sumur tidak aktif, percepatan pengembangan cadangan migas, pemanfaatan teknologi yang lebih maju, serta penguatan pengawasan untuk meningkatkan efisiensi operasi.
Di sisi lain, iklim investasi hulu migas akan terus diperbaiki melalui peningkatan kepastian berusaha, pemberian insentif fiskal, dan penyederhanaan regulasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi migas nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi sebagai salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi.
Untuk mendukung pertumbuhan yang lebih tinggi tanpa mengorbankan kesehatan APBN, pemerintah akan melanjutkan agenda reformasi fiskal secara menyeluruh. Dari sisi pendapatan, optimalisasi penerimaan negara akan terus dilakukan dengan tetap memperhatikan iklim investasi yang kondusif.
Dari sisi belanja, pemerintah akan meningkatkan kualitas pengeluaran melalui efisiensi, refocusing, serta pengalokasian anggaran yang semakin produktif dan berorientasi pada hasil. Sementara itu, pembiayaan defisit akan dilakukan secara inovatif, hati-hati, dan berkelanjutan guna menjaga kesehatan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.
“Berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, memperkuat investasi, dan menjaga stabilitas ekonomi harus didukung oleh APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” tegas Menkeu Purbaya.
Komitmen tersebut tercermin dalam postur RAPBN 2027. Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp3.426 triliun, sementara belanja negara dianggarkan sebesar Rp4.097,2 triliun. Defisit anggaran dijaga sebesar 2,40 persen terhadap PDB.
Menurut Menkeu, postur tersebut mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan untuk mendukung akselerasi
pembangunan dan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal. Strategi ekonomi dan fiskal 2027 pada akhirnya diarahkan tidak hanya untuk mencapai target pertumbuhan, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam RAPBN 2027, Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada pada rentang 6–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,3–4,87 persen, serta rasio gini pada rentang 0,362–0,367 persen. Indeks Modal Manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575.
Pemerintah juga menetapkan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui perbaikan nilai tukar petani pada kisaran 126–128 dan nilai tukar nelayan pada kisaran 106–110.
“Dengan strategi ekonomi yang tepat dan kebijakan fiskal yang kuat, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia pada tahun 2027 mampu tumbuh 6 persen dengan inflasi tetap terjaga,” pungkas Menkeu. (PR-Keu)
Discussion about this post