Batam | beritabatam.co — Pemerintah Kota Batam terus membahas sejumlah persoalan pelayanan dasar masyarakat, mulai dari legalisasi lahan Kampung Tua, penyediaan air bersih, hingga pengelolaan sampah.
Berbagai isu tersebut dipaparkan Wali Kota Batam Amsakar Achmad saat bersilaturahmi dengan pengurus RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Lubuk Baja di Ballroom Hotel AP Premier, Jumat (16/10/26) malam.
Terkait legalisasi lahan Kampung Tua, ia menyampaikan bahwa sebanyak 1.450 sertifikat tanah telah diselesaikan. Pemerintah juga terus mengupayakan kepastian hukum atas lahan di kawasan Tanjung Uma, termasuk melalui penyusunan peraturan daerah khusus tentang Kampung Tua.
Persoalan air bersih juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Program percepatan penanganan air bersih di Tanjung Uma ditargetkan rampung pada akhir 2026. Pekerjaan yang direncanakan meliputi interkoneksi pipa dari Sungai Ladi menuju Bukit Permata hingga pengembangan jaringan di dalam kawasan.
Pemerintah juga mengoptimalkan upaya pemulihan pasokan air di Baloi Centre setelah terjadi gangguan kelistrikan atau blackout.
Selain itu, sebanyak 18 titik rawan pada jaringan distribusi air telah dipetakan untuk menjadi perhatian dalam penanganan layanan air bersih.
Pemko Batam juga menjajaki pengembangan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), yakni teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar. Namun, dalam rilis tersebut, pengembangan SWRO masih disebut sebagai upaya yang sedang dijajaki.
Dalam pertemuan yang sama, perwakilan tokoh masyarakat Lubuk Baja menyampaikan apresiasi atas upaya penanganan persoalan yang dirasakan warga, termasuk jaringan air bersih, titik banjir, legalisasi lahan di Tanjung Uma, dan pengelolaan sampah.
Masyarakat juga menyatakan dukungan terhadap program pembangunan Pemko Batam serta berkomitmen menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas lingkungan.
Sementara itu, Amsakar meminta jajaran pemerintah memperkuat komunikasi dengan masyarakat agar persoalan di lapangan dapat diketahui dan ditangani secara tepat.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, RT, RW, LPM, dan tokoh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan. (MCB)
Discussion about this post