Batam | beritabatam.co : Kritik pedas yang dilontarkan Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda soal mentalitas oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hanya ngabsen, ngopi, pulang, lalu sore absen lagi terus bergulir dan memantik reaksi di daerah.
Pernyataan keras itu disampaikan Rifqinizamy dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian PAN-RB dan BKN di Senayan. Ia menyoroti timpangnya daya saing antara pegawai pemerintah dengan karyawan swasta. Menurutnya, gaya hidup santai oknum ASN sangat melukai hati rakyat yang harus bersusah payah membayar pajak demi pembangunan jalan dan sekolah. Sebagai solusinya, Komisi II DPR RI bahkan tengah mendorong pengetatan Key Performance Indicator bagi ASN agar kepala daerah memiliki instrumen yang sah untuk memecat ASN berkinerja buruk alias bermental benalu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 atau KODAT 86, Ta’in Komari, menyatakan dukungan penuh dan menilai sentilan dari Senayan itu adalah tamparan keras yang harus segera dijawab oleh birokrasi di Kota Batam.
Ta’in mengatakan apa yang diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI adalah fakta yang masih banyak terjadi. Ia menilai kritik tersebut menjadi alarm bahaya bagi reformasi birokrasi di Batam yang selama ini dikenal sebagai roda penggerak industri dan investasi yang bernapas cepat.
Ia menggambarkan betapa kontrasnya realitas yang hidup berdampingan di Batam. Di satu sisi, ratusan ribu pekerja swasta dan buruh pabrik di Muka Kuning dan Batu Ampar setiap hari dihadapkan pada kedisiplinan tingkat tinggi, target produksi yang ketat, serta ancaman PHK jika tak mencapai KPI perusahaan. Budaya ngopi di tengah jam kerja tanpa beban target adalah kemustahilan bagi mereka.
“Sangat ironis jika di kota yang sama masih ditemukan oknum birokrat baik di lingkup Pemko Batam maupun BP Batam yang bekerja setengah hati dan sekadar menggugurkan kewajiban fingerprint absen,” pungkas Ta’in, (16/07/26), kepada media ini.
Menurut Ta’in, jika mentalitas absen, ngopi, pulang ini terus dipelihara, maka yang dipertaruhkan adalah iklim investasi Batam itu sendiri. Investor menuntut efisiensi dan kecepatan, sementara mentalitas lamban dan gemar bersantai hanya akan memperburuk kemudahan berusaha dan membuat investor lari ke negara tetangga.
Karena itu ia mendukung penuh wacana pengetatan KPI yang didorong Komisi II DPR RI. Aturan tersebut dinilai akan menjadi angin segar dan memberikan keadilan bagi para ASN berprestasi dan pekerja keras yang selama ini kinerjanya disamaratakan dengan oknum yang malas.
Ta’in pun berharap teguran keras dari Ketua Komisi II DPR RI ini bukan sekadar menjadi angin lalu di Batam. Ia mendesak Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam untuk menjadikan momentum ini sebagai saat untuk berbenah total.
“Lakukan evaluasi dan sidak diam-diam untuk melihat langsung kondisi pelayanan di lapangan,” harapnya.
Warga Batam yang terbiasa bekerja keras, kata Ta’in, menuntut pelayanan publik yang sama gesit dan kompetitifnya. Sudah saatnya mental absen, ngopi, pulang dikubur dalam-dalam dan diganti dengan budaya kerja yang profesional, berintegritas dan berdampak nyata bagi kemajuan Kota Batam. (Ben)
