Nasional | beritabatam.co : Kajian yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) terkait wacana pemindahan ibu kota negara saat ini telah mencapai 90 persen, dan hasilnya mengerucut pada tiga provinsi yang ada di Indonesia, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Terhadap hal tersebut, Anggota DPR RI Ihwan Datu Adam menegaskan bahwa Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sangat siap apabila pemerintah serius ingin menjadikannya sebagai ibu kota negara. Karena selain memiliki lahan yang cukup luas, Kaltim juga tergolong sebagai penyumbang devisa yang cukup besar bagi negara.
“Sebagai Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, saya menilai Kaltim merupakan Provinsi yang sangat cocok dan sangat siap apabila dipilih untuk menjadi ibu kota negara. karena wilayah Kaltim sangat kaya dengan sumber daya alam, dan sebagai penyumbang devisa sebesar kurang lebih Rp 500 – Rp 600 triliun kepada negara,” papar Ihwan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Ia berharap ada keseriusan dari pemerintah dalam hal rencana pemindahan ibukota tersebut, mengingat untuk memindahkan sebuah ibu kota negara bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan membutuhkan biaya yang sangat besar, termasuk di dalamnya anggaran pembangunan infrastruktur pendukung. Bappenas menyebutkan butuh biaya sekitar Rp 4,66 triliun dalam memindahkan ibu kota.
“Yang dikhawatirkan adalah kalau anggaran untuk pemindahan ibu kota negara ini sumber biayanya berasal dari hasil berutang. Kalau berdasarkan kajian Bappenas sudah mengerucut pada tiga provinsi, maka saya yakin Kaltim yang akan dipilih. Kalau bukan, maka kemungkinan ada yang salah dari kajian Bappenas tersebut. Sebab Kaltim adalah provinsi yang paling siap dalam hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah ibu kota negara,” ujar politisi Fraksi partai Demokrat itu.
Dikatakannya, Provinsi Kaltim sudah mempunya bandara internasional, sumber daya alam yang banyak, dan jauh dari potensi bencana tsunami. Ihwan tidak sependapat dengan argumentasi yang menyebut adanya ketakutan berbagai pihak terkait pemindahan ibu kota ke Kaltim dapat menyebabkan terjadinya kerusakan alam di Kaltim akibat pembukaan hutan. “Sebagian besar wilayah di Kaltim bukanlah hutan. Oleh karenanya sangat cocok untuk dijadikan pilihan apabila pemerintah serius akan memindahkan ibu kota negara,” pungkasnya. (dep/es)
