Batam | beritabatam.co : Alih fungsi lahan penghijauan dan drainase menjadi bangunan permanen di Batam kembali disorot. Di Baloi Blok 6, Jalan Dahlia, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, deretan bangunan permanen dan semi permanen berdiri di atas lahan fasilitas umum milik negara.
Bangunan tersebut digunakan sebagai warung, rumah petak, hingga kos-kosan. Padahal, lahan itu semestinya berfungsi sebagai penyangga lingkungan dan jalur aliran air.
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Muhammad Mustofa, menegaskan tidak ada celah hukum yang membenarkan praktik tersebut.
“Intinya satu, sesuai aturan, tidak boleh yang namanya fasilitas umum, salah satunya adalah drainase dan daerah aliran drainase, itu dijualbelikan dikapling-kapling,” tegas Mustofa.
“Secara hukum, legal standing, tidak ada satu aturan, regulasi, mau Perda, mau Perka, mau apa, itu tidak ada,” lanjutnya.
Mustofa menilai praktik penguasaan lahan negara untuk kepentingan bisnis bukan sekadar pelanggaran administratif. Jika ada pungutan atau keuntungan dari bangunan yang berdiri di atas aset negara, persoalan itu bisa mengarah ke tindak pidana.
“Kalau itu dilakukan, tentu itu ilegal. Saat itu ilegal, kalau itu nanti ada kutipan-kutipan, itu kan memanfaatkan aset negara untuk mendapatkan uang. Maka itu bisa mengarah ke pidana juga,” tegasnya.
Dampaknya pun sudah terasa. Aliran air di drainase menjadi tidak lancar karena tertutup bangunan. Sementara area kiri dan kanan parit yang seharusnya menjadi zona penghijauan kini habis tergusur bangunan beton.
“Berakibat contoh aliran sungainya jadi enggak lancar, aliran air di drainase itu tidak lancar,” paparnya.
Meski demikian, Mustofa meminta pemerintah daerah tidak bertindak secara otoriter dalam penertiban. Ia mengkritik pembiaran yang selama ini terjadi, namun menekankan pentingnya langkah persuasif dan prosedural.
Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu memberikan edukasi dan Surat Peringatan 1 dan 2 kepada penghuni agar mereka memahami status lahannya.
“Memberi tahu mereka bahwasanya mereka itu tidak dalam kondisi secara legal boleh di situ. Artinya apa yang dia tempati hari ini ilegal,” ujar Mustofa.
Langkah bertahap itu dinilai penting agar saat penertiban dilakukan, masyarakat sudah memahami posisinya dan tidak memicu konflik sosial.
“Jangan nanti dianggap bahwa pemerintah pakai tangan besi, pemerintah kok otoriter,” ujarnya.
Dari kursi parlemen, Komisi I DPRD Kota Batam kini menunggu pengaduan resmi dari masyarakat. Mustofa mengimbau warga melalui RT dan RW setempat untuk melayangkan surat pengaduan ke DPRD terkait bangunan di pinggir drainase tersebut.
“Kami akan undang pihak-pihak terkait, apakah mereka punya izin dalam mendirikan bangunan-bangunan di sana atau tidak. Siapa pihak terkait yang kami undang? Tentu dari BP Batam dan perizinan,” tutup Mustofa, memastikan persoalan ini akan dibawa ke Rapat Dengar Pendapat. ( Gulo )
