Perlu Upaya Penguatan Sistem Pertahanan Digital Indonesia

Nasional | beritabatam.co : Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta agar dilakukan upaya penguatan sistem pertahanan digital. Salah satu yang dilakukan adalah pelimpahan wewenang bidang ketahanan digital yang semula digenggam Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk diberikan ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Menurutnya ini langkah terbaik untuk meringankan kerja Kemenkominfo yang sangat berat selama periode ini.

Hal ini ia utarakan ketika mengikuti Rapat Kerja antara Komisi I DPR RI dengan Menkominfo Rudiantara serta beberapa Lembaga Kuasi Publik di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Ia menjelaskan bahwa hal ini merupakan upaya untuk memfokuskan Kemenkominfo dalam bidang pendidikan digital, serta upaya lainnya dalam memperkuat sumber daya manusia bidang digital.

“Ini adalah hak daripada bagian informasi dan disinformasi. Dan penanganan keamanan ini seharusnya secara perlahan-lahan dialihkan kepada BSSN, justru Kemenkominfo ambil wilayah yang soft, lebih kepada pendidikan. Lebih kepada mengayomi masyarakat di dalam urusan yang berkaitan dengan komunikasi dan sosialisasi informasi,” sebut Andreas.

Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan bahwa upaya ini dilakukan juga untuk mengurangi masalah-masalah overlap penugasan antar mitra yang selama ini acapkali terjadi. Secara oral dalam rapat dengan BSSN sebelumnya, Komisi I DPR RI sendiri juga telah meminta BSSN untuk menjadi leading sector dalam hal keamanan dan ketahanan digital.

“Kami pun sudah meminta BSSN menjadi leading sector masalah keamanan siber. Sehingga Kemenkominfo tidak perlu harus menjadi sebagai pemadam kebakaran, karena selama ini Menkominfo menjadi salah satu media daring di publik, karena selalu menjadi pemadam kebakaran setiap kali terjadi berbagai macam disinformasi dan berita-berita hoaks yang terjadi di republik ini,” imbuhnya.

Terakhir legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTT) tersebut menjelaskan bahwa ke depan mungkin perlu dialihkan penugasan kepada yang lain juga, sehingga Kemenkominfo benar-benar mengambil peran kepada wilayah yang lebih lunak dari apa yang dimaksudkan selama ini, yaitu pembangunan strategis siber. (er/sf)