Jakarta | beritabatam.co : Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar pola pembagian uang hasil pemerasan pengurusan izin tinggal WNA di Direktorat Jenderal Imigrasi yang dilakukan rutin setiap hari Jumat.
Dalam konferensi pers 4 Juni 2026, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut total uang pemerasan periode 2022-2026 mencapai minimal Rp145,5 miliar. Uang diterima secara tunai maupun transfer, lalu dibagikan setiap Jumat kepada oknum-oknum di internal Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
KPK juga menyebut ada aliran dana lebih besar yang dilacak PPATK. Sebanyak Rp366,7 miliar mengalir melalui 96 rekening nominee milik 35 pegawai imigrasi, termasuk keluarga, OB, dan cleaning service. Hanya 3 persen dari total tersebut yang berasal dari gaji resmi.
Nama yang paling disorot adalah Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sebelumnya menjabat Dirjen Imigrasi 2023-2024. KPK menduga Silmy meminta jatah sejak menjabat Dirjen. Berdasarkan data yang disampaikan, Silmy disebut menerima Rp100 juta per minggu yang dibayarkan rutin setiap Jumat.
Untuk menyamarkan distribusi, para pelaku menggunakan kode dalam komunikasi. Dalam slide resmi KPK muncul istilah “malaikat”, “concert payment”, dan “vocalist”. Mekanismenya disebut sebagai berikut: setiap aplikasi izin tinggal dikenai “harga klik”, uang dikumpulkan bawahan, dilayering melalui rekening nominee, baru kemudian dibagi ke atasan.
KPK sudah menetapkan 8 tersangka dalam kasus ini. Selain Silmy, nama lain yang disebut adalah Jaya Saputra selaku direktur izin tinggal, Bagus Bramantyo, Tessar Bayu Setyaji, dan beberapa pejabat lainnya.
Timeline perkembangan terbaru menunjukkan kasus ini bergerak cepat. Pada 3 Juni 2026 sekitar pukul 22.34 WIB, Silmy Karim menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK. Ia diperiksa selama sekitar 9 jam dan keluar pada 4 Juni pukul 08.36 WIB mengenakan rompi oranye tahanan nomor 90. Di saat bersamaan, data LHKPN Silmy per 14 Maret 2026 tercatat Rp234,59 miliar.
Tanggapan masyarakat langsung muncul di media sosial. Frasa “Jumat Berkah” dipakai secara sarkas untuk menyindir pejabat yang disebut menerima Rp100 juta tiap Jumat. Sentimen dominan mengarah pada kemarahan dan tuntutan hukuman berat serta penyitaan aset. Sejumlah infografik dari Newsroom dan BBC Indonesia yang merinci 96 rekening dan kode-kode tersebut juga viral, membuat publik lebih fokus pada sistem yang terbangun, bukan hanya pada satu orang. (ben)
