Jakarta | beritabatam.co : Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat proses validasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan sekolah, pemerintah daerah, hingga perangkat desa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kelompok sasaran menerima layanan secara tepat, merata, dan berkelanjutan.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengatakan validasi data menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, selain mengintegrasikan data dari berbagai sumber, BGN juga melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan akurasi data penerima manfaat.
“Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas kami agar pelaksanaan Program MBG semakin tepat sasaran. Selain integrasi data dari berbagai wali data, kami juga melakukan verifikasi langsung dari tingkat bawah untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat,” ujar Sony Sonjaya di Jakarta, Senin (01/06/26). sebagaimana dimuat laman antaranews.com.
Sony menjelaskan, proses verifikasi dilakukan melalui koordinasi antara Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di tingkat kecamatan dengan lurah dan kepala desa. Melalui mekanisme tersebut, dilakukan pendataan sekaligus pencocokan data penerima manfaat yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, serta santri di pondok pesantren.
Sebagai bagian dari upaya transparansi, BGN kini membuka akses publik terhadap hasil validasi data penerima manfaat melalui dashboard khusus yang dapat dipantau oleh berbagai pihak terkait. BGN juga mendorong kepala sekolah, pengelola posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala daerah untuk turut aktif melakukan pengecekan data di wilayah masing-masing.
Menurut Sony, apabila masih terdapat ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, maupun santri yang belum terdata atau belum menerima layanan MBG, masyarakat dapat segera melaporkannya melalui Koordinator SPPI Kecamatan atau layanan pengaduan yang telah disediakan BGN.
Ia menambahkan, data penerima manfaat yang saat ini digunakan merupakan hasil pendataan awal yang dilakukan pada periode Mei hingga Juli 2024. Pada saat itu, proses pengumpulan data melibatkan Babinsa dan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat Kodam sebelum diserahkan kepada tim persiapan Program MBG.
Sony mengakui bahwa pada tahap awal pelaksanaan, BGN masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan anggaran operasional. Kondisi tersebut membuat koordinasi formal lintas instansi belum dapat dilakukan secara maksimal.
Namun demikian, melalui penguatan koordinasi antar-kementerian, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, BGN optimistis proses validasi data dapat menghasilkan basis data penerima manfaat yang lebih akurat hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Data yang valid menjadi fondasi penting agar Program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran secara tepat, merata, dan berkelanjutan,” tutup Sony. (Ant)
