
Jakarta | beritabatam.co – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI secara resmi menyetujui Pagu Anggaran Badan Pengusahaan BP Batam untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,43 Triliun.
Persetujuan itu disahkan dalam Rapat Dengar Pendapat RDP yang membahas arah kebijakan tata ruang, investasi, dan proyek fisik di kawasan Batam ke depan. di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (31/08/26).
Dalam pemaparannya di hadapan anggota dewan, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad menegaskan bahwa fokus utama tahun depan adalah menggenjot daya saing kawasan melalui pembangunan fisik.
“Tema pembangunan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam 2027 adalah percepatan pertumbuhan investasi melalui pengembangan kawasan yang inklusif dan infrastruktur,” ujar Kepala BP Batam dalam rapat tersebut.
Secara keseluruhan pagu anggaran senilai Rp2.437.418.228.000 tersebut dibagi ke dalam dua pilar program utama. Program Dukungan Manajemen dialokasikan sebesar Rp963,03 Miliar atau sekitar 39,5 persen, sementara Program Pengembangan Kawasan Strategis mendapat porsi terbesar Rp1,47 Triliun atau sekitar 60,5 persen.
Angka anggaran 2027 ini tercatat lebih rendah 19,77 persen dibandingkan pagu tahun 2026. Menanggapi hal itu, BP Batam menjelaskan bahwa penurunan terjadi karena adanya penyesuaian penggunaan kas pada tahun sebelumnya.
“Turunnya pagu belanja tahun 2027 terhadap pagu belanja tahun 2026 dikarenakan pada tahun 2026 yang lalu, ada penggunaan saldo kas BP Batam sebesar Rp518,23 miliar yang saat itu digunakan untuk mendanai kegiatan pengembangan infrastruktur kawasan serta peningkatan pelayanan perizinan,” jelasnya.
Guna menjaga kelancaran roda ekonomi Batam, BP Batam tetap mengalokasikan dana segar sebesar Rp665,11 Miliar atau 27,3 persen dari total pagu anggaran secara spesifik untuk proyek pengembangan infrastruktur fisik pada 2027. Alokasi terbesar disiapkan untuk pengembangan infrastruktur jalan sebesar Rp259,98 Miliar. Disusul sistem drainase Rp98,09 Miliar, serta pengembangan kawasan dan pariwisata Rp88,55 Miliar. Proyek vital lainnya mencakup infrastruktur jembatan Rp75,54 Miliar, fasilitas bandara Rp40,82 Miliar, fasilitas air bersih dan limbah Rp29,41 Miliar, kesehatan Rp24,11 Miliar, hingga pelabuhan Rp8,61 Miliar.
Seluruh operasional dan pembangunan BP Batam di tahun 2027 ini diproyeksikan akan didanai secara mandiri melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP yang ditargetkan mencapai Rp2,43 Triliun. Direktorat Pengelolaan Pertanahan menjadi penyumbang terbesar dengan target Rp928,8 Miliar.
Langkah BP Batam yang mandiri secara fiskal dan mampu mengatur ulang postur anggarannya ini mendapat apresiasi khusus dari pimpinan rapat Komisi VI DPR RI sebelum rapat ditutup.
“Saya bangga dengan BP Batam bisa mengefisiensikan anggaran manajemen ke anggaran pengawasan dan pengembangan kawasan,” puji Pimpinan Komisi VI DPR RI menyimpulkan hasil rapat. (Red)











Discussion about this post