Jakarta | beritabatam.co — Suasana diskusi pagi itu terasa berbeda. Di ruang lobi salah satu hotel bintang di Jakarta Pusat, Kamis 2 Juli 2026, Akhmad Rosano bercerita pelan namun tegas. Sebagai Ketua Umum Perkumpulan Kekerabatan Sulawesi Selatan, ia ingin meluruskan satu hal. PKSS yang berdiri sejak 2024 bukan organisasi kedaerahan biasa. Akarnya, kata dia, jauh lebih dalam.
“Sejarah pembentukan PKSS itu kita tarik ke 1671. Ada perjanjian stempel darah antara orang Bugis dan Melayu. Tujuannya supaya negeri serumpun Si Johor ini, Singapura, Riau, Johor, Lingga, bisa merdeka dari penjajah,” ujar Rosano di sela wawancara.
Ia menunjuk peristiwa ketika lima bersaudara bangsawan Bugis putra Opu Tendri Borong Daeng Rilekka menyeberang dari Sulawesi Selatan ke Kepulauan Riau. Daeng Parani, Daeng Manambun, Daeng Marewa, Daeng Cellak dan Daeng Kemasi datang membantu kerajaan Melayu saat konflik internal dan tekanan asing. Naskah lama mencatat ikatan itu sebagai pakatan politik yang bagaikan mata hitam dan mata putih, tak bisa dipisahkan.
“Mereka berhasil memerdekakan Singapura, Johor, Pontianak sampai Selangor,” kata Rosano.
Memori itu dihidupkan kembali ketika PKSS menggelar Harlah pertama pada 2024 di Bengkong, Batam. Acara itu menghadirkan tokoh dan keturunan raja-raja dari Malaysia. Malam itu disebut malam sakral karena Sumpah Setia Melayu-Bugis dibacakan ulang.
“Kenapa kami undang? Karena ada ikatan sampai tujuh turunan. Kalau Bugis sakit, Melayu sakit. Kalau Bugis mati, Melayu pun mati,” katanya.
Bagi Rosano, Melayu bukan hanya identitas suku. Ia menyebutnya sebuah negeri yang sejarahnya tidak bisa dilepaskan dari peran Bugis. Jejak itu masih terlihat di Pulau Penyengat, Pontianak, Johor, hingga Selangor. Karena itu ia menolak cap pendatang yang kerap disematkan.
“Siapa yang bangun Singapura? Orang Bugis. Ada Bugis Street di sana. Di Johor, di Selangor, raja-rajanya banyak keturunan Bugis. Sampai Perdana Menteri Malaysia juga ada darah Bugis,” ujarnya.
Ia mengaku pernah bertemu kerabat bangsawan Bugis di Selangor, termasuk keluarga Mahathir Mohamad. Nilai perjuangan itu, kata dia, masih dipegang.
“Itu yang kita ambil. Bukan untuk melawan Malaysia, tapi bagaimana kerja sama di negeri itu bisa terus tumbuh,” ucapnya.
Dari sejarah, arah PKSS kini mengerucut pada hal yang praktis. Organisasi yang berpusat di Batam itu ingin memastikan Kepulauan Riau tidak tertinggal dari Singapura. Tanpa selalu menunggu komando dari pusat.
“Itulah watak orang Bugis, pedagang sekaligus pejuang. Kita hidup di perbatasan, jadi harus mandiri,” katanya.
Jangkauan PKSS kini sudah meluas ke Papua Tengah, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, hingga Kepri. Di tengah perluasan itu, Rosano menegaskan garis politik organisasinya. PKSS berpolitik praktis, tapi netral. Anggota dilarang berafiliasi ke satu partai. Semua keputusan politik ada di tangan Dewan Pimpinan Pusat.
Menatap Pilpres 2029 dan Pilkada ke depan, ia menyebut PKSS tidak akan melihat bendera. Yang dilihat visi.
“DPP yang putuskan, lalu disebar ke DPW dan DPD. Kita tidak tanya partainya siapa, tapi orangnya seperti apa,” ujarnya.
Pendekatannya disebut kearifan lokal. Di Papua pengurus membaca kebutuhan orang Papua. Di Batam pengurus membaca kebutuhan Batam. Begitu juga di Kaltara dan Sumut.
“Kita masuk dari sisi kemanusiaan. Supaya politik yang kita usung benar-benar menolong masyarakat,” tutup Rosano, sebelum beranjak dari meja wawancara pagi itu. (Ben)
