Batam | beritabatam.co – Niat hati menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai soko guru perekonomian di tingkat desa dan kelurahan, realita di lapangan justru berkata lain. Dari hampir 400 koperasi yang telah mengantongi badan hukum di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), faktanya hanya hitungan jari yang saat ini benar-benar mampu beroperasi.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin, menyoroti fenomena ini dengan tajam. Menurutnya, berdirinya ratusan koperasi tersebut berisiko hanya menjadi pemborosan anggaran jika tidak segera dibenahi.
“Pembuatan akta notaris per koperasi itu memakan biaya sekitar dua hingga tiga juta rupiah. Bayangkan jika ada 400 koperasi, namun saat ini yang jalan mungkin hanya dua atau tiga saja. Ini sangat disayangkan dan buang-buang anggaran,” ujar Wahyu dalam dialog pagi RRI Batam, Kamis (06/08/26).
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepri, Ricky Rionaldi, membenarkan adanya kendala di lapangan. Ricky memaparkan bahwa saat ini sudah ada 257 lahan yang siap dibangun, dan 77 gerai di antaranya telah rampung 100 persen secara fisik. Namun, sarana prasarana penunjang belum tersedia.
“Kenyataannya sampai hari ini, perlengkapan operasional seperti rak, meja kasir, internet, AC, CCTV, hingga keranjang belanja belum diterima oleh 77 gerai yang sudah selesai tersebut,” jelas Ricky.
Ke depannya, Pemerintah Provinsi Kepri bersama DPRD sepakat untuk tidak lagi mengejar kuantitas atau jumlah koperasi yang berdiri, melainkan beralih fokus pada kualitas dan kelayakan bisnis operasional koperasi yang sudah siap fisik.
Terbatasnya anggaran pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan secara tatap muka tak lagi menjadi alasan untuk menelantarkan para pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Kepulauan Riau. DPRD Kepri mendesak agar Dinas Koperasi dan UMKM segera memanfaatkan teknologi melalui pertemuan virtual secara rutin.
Ide ini dilontarkan langsung oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, yang menilai pembinaan langsung (offline) terlalu membebani anggaran daerah karena membutuhkan biaya sewa gedung, akomodasi, dan konsumsi.
“Bisa diminimalisir dengan virtual. Lakukan Zoom meeting seminggu sekali atau minimal sebulan sekali. Kumpulkan per kecamatan, libatkan pakar bisnis, dan jadikan ruang itu untuk melaporkan kendala di lapangan sekaligus membedah peluang usaha,” tegas Wahyu.
Usulan taktis tersebut langsung disambut baik oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kepri, Ricky Rionaldi. Ricky mengungkapkan bahwa di tahun 2026 ini, anggaran pelatihan memang sangat terbatas, di mana pihaknya hanya mampu membiayai pelatihan offline di dua titik, yakni di Karimun dan Tanjungpinang pada pertengahan Agustus.
“Masukan dari Pak Wahyu ini menjadi motivasi kami. Kami sudah menandatangani MoU dengan kampus-kampus, dan program virtualisasi gerakan koperasi ini akan kami luncurkan pada minggu pertama bulan September,” ungkap Ricky.
Nantinya, pembinaan virtual ini akan dibagi berdasarkan fokus sektor usaha, mulai dari perdagangan, pertanian, hingga perikanan, agar materi yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan solutif.
Para pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diminta untuk mengubah mindset dari sekadar menunggu bantuan pemerintah menjadi lebih proaktif menjemput peluang bisnis.
Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, menegaskan bahwa koperasi harus berani berinovasi dan tidak hanya terpaku pada sektor toko sembako atau sekadar menunggu kucuran sarana dari pusat.
“Jangan menunggu regulasi atau bantuan pusat yang bisa berubah-ubah, nanti gerai malah kosong tak terpakai. Pengurus harus proaktif membuat proposal bisnis. Koperasi bisa menjalin kerja sama dengan Bulog, pihak Pelabuhan (ASDP), atau menjadi distributor bahan pokok dari luar daerah,” dorong Wahyu.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kepri, Ricky Rionaldi, membeberkan bahwa sebenarnya ada banyak peluang kemitraan dan investasi yang siap masuk jika koperasi memiliki struktur manajemen dan rencana bisnis yang jelas.
“Ternyata ada beberapa pemilik dana atau pengusaha yang bersedia melakukan penyertaan modal dan ikut berinvestasi jika presentasi bisnis koperasinya bagus, baik itu di sektor pertanian, perikanan, bahkan pertambangan,” kata Ricky.
DPRD Kepri pun memberikan peringatan tegas: apabila pengurus yang ditunjuk saat ini merasa tidak mampu menjalankan roda bisnis koperasinya dengan profesional, mereka diminta berbesar hati untuk mundur dan menyerahkan estafet pengelolaan kepada masyarakat atau pemuda yang lebih kompeten. (Ben)
Discussion about this post