
Batam | beritabatam.co : Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam mengusulkan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2027 naik menjadi Rp5.977.587.
Usulan itu naik Rp619.605 atau 11,56 persen dari UMK 2026 yang sebesar Rp5.357.982.
Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kota Batam, Yafet Ramon, mengatakan usulan tersebut bertumpu pada perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2026. Nilai KHL itu lebih tinggi dibanding hasil simulasi menggunakan formula ekonomi.
“Kami mengusulkan agar penetapan UMK Batam 2027 tidak hanya melihat kenaikan dari tahun sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan hidup layak,” kata Yafet, Selasa (17/11/26).
Regulasi ketenagakerjaan terbaru membuka dua opsi dalam merumuskan upah minimum, yakni melalui formula perhitungan upah minimum atau berdasarkan KHL.
Dalam simulasi internal FSPMI, perhitungan dengan formula yang menggabungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks alfa maksimal 1 sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, menghasilkan angka Rp5.907.175.
“Kalau menggunakan formula, ada tiga komponen yang dihitung, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa. Kami merekomendasikan alfa 1. Untuk Batam, hasil perhitungan dengan formula itu sebesar Rp5.907.175,” ujar Yafet.
Sementara jika mengacu pada KHL, angkanya mencapai Rp5.977.587.
“Sedangkan kalau mengacu pada KHL, angkanya Rp5.977.587. Karena itu, kami mendorong agar angka KHL ini yang menjadi pertimbangan,” tegasnya.
Usulan FSPMI akan dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Kota Batam yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/11/26) di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam.
Pembahasan tersebut rencananya turut menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membedah data rujukan KHL.
“Kami sudah menerima undangan rapat Dewan Pengupahan pada Kamis, 19 November. BPS juga diundang dalam pembahasan itu di kantor Disnaker Kota Batam sebab dari angka yang disampaikan BPS bisa kita lihat itu KHL-nya,” ujar Yafet.
Kepala Disnaker Kota Batam, Yudi Suprapto, mengonfirmasi rencana pertemuan tersebut.
“Pembahasan terkait UMK Batam 2027 dengan Dewan Pengupahan sudah dijadwalkan,” katanya singkat.
Di tingkat pusat, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar merampungkan penetapan upah minimum 2027 sesuai jadwal nasional.
Berdasarkan tenggat yang ditetapkan, Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 wajib diumumkan paling lambat 21 November 2026, disusul batas akhir penetapan UMK pada 25 November 2026.
Sementara Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tenggatnya jatuh pada 26 November 2026 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat 30 November 2026.
Mekanisme penetapan upah tahun depan merujuk pada UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Beleid itu mensyaratkan pertimbangan atas KHL, kondisi ekonomi, serta situasi ketenagakerjaan daerah.
Dalam aturan tersebut, Dewan Pengupahan Daerah dapat menggunakan KHL maupun formula dengan rentang alfa 0,5 hingga 1, lalu menetapkan nilai tertinggi di antara kedua metode tersebut sebagai upah minimum.
Sebagai bahan rujukan daerah, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menyiapkan estimasi KHL yang diolah dari data konsumsi rumah tangga Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, sembari menekankan pentingnya dialog sosial dalam setiap tahapan pembahasan. (Piter)










