
Jakarta | beritabatam.co – Pemerintah mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menegaskan hanya ada satu organisasi Kadin yang diakui pemerintah. Pemerintah juga mengusulkan agar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin mendapat persetujuan pemerintah dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
Usulan tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji saat memaparkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah atas RUU Kadin dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (16/11/26), sebagaimana dimuat laman resmi Kemenperin.
Sarmuji mengatakan, penegasan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kelembagaan dan kedudukan Kadin sebagai wadah bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.
“Pemerintah mengusulkan agar pengaturan mengenai Kadin tetap memberikan kepastian terkait kelembagaan dan kedudukannya sebagai wadah pelaku usaha. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa Kadin yang diakui Pemerintah hanya satu, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disetujui Pemerintah dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden,” kata Sarmuji.
RUU Kadin disiapkan untuk mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Rancangan tersebut terdiri atas 13 bab dan 43 pasal yang mengatur kelembagaan, fungsi, tugas, serta kewenangan Kadin.
Dalam rancangan itu, Kadin ditempatkan sebagai satu wadah mandiri bagi seluruh pelaku usaha, baik dari sektor usaha negara, koperasi, maupun swasta. Keanggotaannya mencakup pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi maupun yang tidak tergabung dalam organisasi sejenis.
Menurut Sarmuji, penyusunan DIM Pemerintah dilakukan melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga, termasuk pendalaman terhadap sejumlah ketentuan yang dinilai perlu disempurnakan.
“Pemerintah telah melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap RUU Kadin, baik dari sisi substansi maupun pengaturan pasal demi pasal. Pembahasan ini diperlukan agar ketentuan yang dirumuskan dapat memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan dunia usaha,” ujarnya.
Dalam pembahasan RUU Kadin, pemerintah mengajukan penyempurnaan terhadap 330 butir DIM dari rancangan yang diusulkan DPR. Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 butir diusulkan untuk dihapus.
Sementara itu, 49 butir diusulkan tetap, 18 butir mengalami perubahan redaksional, 11 butir direposisi, 17 butir diubah, dan 10 butir merupakan penambahan substansi baru.
Salah satu alasan penghapusan sejumlah ketentuan adalah untuk memberikan ruang bagi Kadin mengatur tata kelola internal organisasinya melalui AD/ART.
Aspek yang dimaksud meliputi keanggotaan, struktur organisasi, kepengurusan, mekanisme pengambilan keputusan, hingga pengelolaan organisasi.
Sarmuji menilai pengaturan internal melalui AD/ART dapat memberikan fleksibilitas bagi Kadin untuk menyesuaikan tata kelola organisasi dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha.
“Pengaturan tata kelola internal organisasi perlu memberikan ruang fleksibilitas agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha. Oleh karena itu, sejumlah aspek yang bersifat internal dapat diatur lebih lanjut melalui AD/ART Kadin,” ungkapnya.
Selain penghapusan dan perubahan ketentuan, pemerintah juga mengusulkan sejumlah substansi baru dalam RUU Kadin.
Usulan tersebut mencakup persetujuan pemerintah terhadap AD/ART Kadin, perincian unsur keanggotaan yang terdiri atas pelaku usaha dan organisasi pelaku usaha, serta mandat bagi Kadin untuk menyusun, menetapkan, dan menegakkan kode etik bagi anggotanya.
Pemerintah juga mengusulkan penambahan fungsi Kadin dalam membina hubungan antara pelaku usaha dan pekerja.
Selain itu, Kadin diharapkan dapat memfasilitasi keanggotaan bagi pelaku usaha yang mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan berusaha. Ketentuan ini diarahkan untuk memperjelas peran Kadin dalam memberikan pendampingan dan pelayanan kepada pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam pembahasan RUU tersebut, Kementerian Perindustrian turut memberikan sejumlah catatan, terutama terkait batas kewenangan Kadin dalam menyediakan layanan kepada pelaku usaha.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kewenangan penandasahan serta penerbitan surat keterangan dan rekomendasi. Pemerintah menilai batas kewenangan tersebut perlu diperjelas agar tidak tumpang tindih dengan tugas kementerian dan lembaga yang juga menerbitkan dokumen sejenis, seperti pertimbangan teknis dan rekomendasi.
Kemenperin juga menyoroti rencana integrasi keanggotaan Kadin dengan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU).
Menurut Kemenperin, mekanisme keanggotaan otomatis tidak boleh menimbulkan beban biaya bagi pelaku usaha, khususnya industri kecil dan menengah (IKM).
Keanggotaan otomatis juga perlu ditegaskan tidak serta-merta mewajibkan pelaku usaha membayar iuran kepada Kadin.
Adapun pembahasan DIM Pemerintah atas RUU Kadin telah berlangsung sejak 2 Oktober 2026. Pembahasan dilanjutkan pada 23 Oktober, 27–29 Oktober, 2–4 November, hingga 11–12 November 2026.
Dalam pembahasan terakhir, pemerintah mendalami enam isu yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sekaligus memfinalisasi DIM.
Sarmuji berharap pembahasan bersama DPR dapat menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum, memperjelas fungsi dan kewenangan Kadin, serta memperkuat peran organisasi tersebut dalam mendukung perkembangan dunia usaha di Indonesia. (Ind)









