Tanjungpinang | beritabatam.co — Komisi VI DPR RI mendorong optimalisasi konektivitas pelabuhan dan sistem logistik terintegrasi untuk menekan disparitas harga serta memperkuat perekonomian wilayah kepulauan.
Dorongan tersebut dibahas dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (09/10/26).
Pertemuan itu menyoroti pentingnya keterhubungan pelabuhan, transportasi laut dan darat, serta pusat distribusi barang agar rantai pasok antarpulau berjalan lebih efisien.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyampaikan bahwa kunjungan reses tersebut menjadi kesempatan untuk melihat perkembangan konektivitas dan sistem logistik di Kepri, termasuk kontribusi Pelindo dalam mendukung distribusi barang dan menekan kesenjangan harga antarwilayah.
“Dengan karakteristik Kepulauan Riau yang sebagian besar wilayahnya berupa laut dan memiliki banyak pulau, konektivitas pelabuhan harus menjadi bagian dari sistem logistik yang terintegrasi. Kami ingin melihat bagaimana infrastruktur dan layanan pelabuhan dapat dioptimalkan untuk memperlancar distribusi barang, meningkatkan efisiensi, dan membantu mengurangi disparitas harga di masyarakat,” ujar Nurdin.
Nurdin mengatakan, karakteristik Kepri sebagai wilayah kepulauan membuat konektivitas transportasi menjadi salah satu faktor penting dalam pemerataan pembangunan. Keterbatasan akses transportasi, biaya distribusi, dan panjangnya rantai pasok dinilai turut menjadi tantangan dalam menjaga keterjangkauan harga barang di berbagai wilayah.
Karena itu, ia mendorong integrasi pelabuhan dengan moda transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi. Menurutnya, upaya tersebut perlu disertai peta jalan yang jelas serta target penurunan disparitas harga yang terukur.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan bahwa konektivitas dan kelancaran distribusi logistik merupakan kebutuhan mendasar bagi daerah kepulauan seperti Kepri.
Menurut Ansar, konektivitas pelabuhan tidak hanya berkaitan dengan transportasi, tetapi juga berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok, daya saing ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Bagi Kepulauan Riau, konektivitas pelabuhan dan sistem logistik bukan hanya persoalan transportasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan harga kebutuhan pokok, daya saing ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Ansar.
Ia menilai penguatan konektivitas perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pelabuhan hingga jaringan transportasi dan pusat distribusi. Perencanaan infrastruktur juga perlu memperhatikan kebutuhan pulau-pulau kecil serta wilayah perbatasan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata.
Dalam dokumen pembahasan Komisi VI DPR RI, biaya logistik nasional disebut mencapai sekitar 24 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut menjadi salah satu konteks pembahasan mengenai pentingnya efisiensi logistik.
Sementara itu, aktivitas ekonomi Kepri masih terkonsentrasi di Batam, Bintan, dan Tanjungpinang. Pemerataan infrastruktur logistik ke pulau-pulau kecil pun menjadi salah satu tantangan yang perlu ditangani secara berkelanjutan.
Ansar berharap kunjungan kerja tersebut dapat memperkuat dukungan pemerintah pusat dan BUMN terhadap kebutuhan konektivitas Kepri. (PR-Kep)
Discussion about this post