Batam | beritabatam.co — Pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Batam melalui program subsidi margin hasil kerja sama Pemerintah Kota Batam dan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah mencatatkan outstanding lebih dari Rp1,1 miliar hingga pertengahan Oktober 2026.
Program yang diluncurkan pada Juni 2026 tersebut menawarkan subsidi margin 0 persen dengan plafon pembiayaan maksimal Rp20 juta untuk setiap pelaku usaha. Skema ini ditujukan untuk memperluas akses permodalan bagi usaha mikro.
Direktur BRK Syariah, Helwin Yunus, mengatakan program tersebut merupakan bentuk kerja sama pemerintah daerah dan perbankan syariah untuk mendukung produktivitas serta daya saing UMKM lokal.
“Program subsidi margin ini merupakan wujud sinergi Pemko Batam dan BRK Syariah sebagai perantara keuangan berbasis syariah. Kami optimistis akses permodalan ini mampu meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja informal, serta memperkuat daya saing produk UMKM lokal,” kata Helwin.
Capaian pembiayaan itu disampaikan dalam Workshop UMKM Penerima Subsidi Margin Kota Batam yang dibuka Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, di Hotel Nagoya Hill, Lubuk Baja, Selasa (20/10/26), sebagaimana dimuat laman mediacenterbatam.
Dalam kegiatan tersebut, Amsakar mendorong pelaku UMKM memperkuat pengelolaan usaha, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pemasaran agar mampu bersaing serta berkembang.
Menurut Amsakar, terdapat lima aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya saing UMKM, yakni tata kelola usaha, kapasitas sumber daya manusia (SDM), akses permodalan, kualitas produk dan kemasan, serta pemasaran.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Pemberdayaan UMKM adalah jalan utama agar usaha rakyat bisa bangkit dan tumbuh seiring dengan industri besar,” ujar Amsakar.
Ia meminta penerima pembiayaan memanfaatkan dana sesuai kebutuhan usaha, mengelola bisnis secara serius, dan memenuhi kewajiban angsuran sesuai ketentuan.
Pelaku UMKM juga didorong menggunakan pemasaran digital untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, termasuk wisatawan dan pelaku usaha di Batam.
Amsakar turut memaparkan sejumlah indikator ekonomi Batam. Pertumbuhan ekonomi pada semester I 2026 tercatat sebesar 7,28 persen, sedangkan tingkat kemiskinan pada 2025 sebesar 3,81 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam tercatat 83,8.
Sementara itu, nilai investasi Batam pada semester I 2026 disebut mendekati Rp40 triliun.
Menurut Amsakar, perkembangan ekonomi tersebut dapat menjadi peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan mengambil bagian dalam aktivitas industri maupun jasa di daerah.
Namun, peluang tersebut perlu diikuti kesiapan pelaku usaha dalam menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan konsumen, dan mengelola bisnis secara berkelanjutan.
Dalam workshop itu, Amsakar juga menyerahkan secara simbolis bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pelaku UMKM penerima program pembiayaan.
Pemko Batam berharap kombinasi akses pembiayaan, perlindungan jaminan sosial, dan pembekalan pengelolaan usaha dapat membantu UMKM mengembangkan bisnis secara profesional.
Dampak program terhadap peningkatan omzet, produktivitas, dan penyerapan tenaga kerja masih perlu diukur melalui perkembangan usaha para penerima pembiayaan. (MCB)
