Tanjungpinang | beritabatam.co — Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset, Keuangan dan Database Kendaraan (SIMAKDARA) di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kamis (22/10/26).
Aplikasi ini diharapkan mendukung digitalisasi pengelolaan pemerintahan, terutama dalam mempermudah pemantauan pekerjaan, mempercepat proses administrasi, dan membantu pengambilan keputusan melalui informasi yang terintegrasi.
Dalam sambutannya, Nyanyang menegaskan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya dengan menghadirkan aplikasi baru. Menurutnya, penerapan teknologi juga harus diikuti perubahan pola pikir, budaya kerja, dan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN).
“Digitalisasi pemerintah bukan hanya tentang menghadirkan aplikasi baru. Digitalisasi adalah tentang mengubah niat kita, cara kerja, pandangan kita, bagaimana meningkatkan disiplin kita,” kata Nyanyang.
Ia berharap SIMAKDARA dapat memperkuat efisiensi tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi juga dinilai perlu memperkuat koordinasi antarlembaga serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Nyanyang mengingatkan bahwa keberhasilan aplikasi sangat bergantung pada dukungan sumber daya manusia yang mengoperasikannya.
“Aplikasi akan membuat dan memberikan manfaat apabila benar-benar didukung, digunakan dengan sumber daya manusia,” ujarnya.
Nyanyang meminta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri mendukung tata kelola aplikasi serta memastikan pengelolaan data berjalan dengan baik.
Ia menilai pemanfaatan teknologi perlu disertai kesiapan operator dan koordinasi ant perangkat daerah agar aplikasi dapat digunakan secara optimal.
Selain itu, evaluasi berkala diperlukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat keamanan data, serta menyempurnakan sistem sesuai kebutuhan pengguna.
“Jangan kita memiliki aplikasi yang canggih tetapi masih bekerja dengan pola pikir yang lama,” tegasnya.
Menurut Nyanyang, teknologi seharusnya menjadi bagian dari perubahan cara kerja pemerintahan, bukan sekadar sarana administratif. Karena itu, pemanfaatan SIMAKDARA perlu diarahkan pada hasil nyata dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Nyanyang berharap SIMAKDARA dapat menjadi salah satu instrumen pendukung reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Melalui pemanfaatan aplikasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu membangun tata kelola yang lebih profesional, responsif, transparan, dan akuntabel.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak semata-mata diukur dari tersedianya aplikasi, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Keberhasilan transformasi digital harus diukur dari manfaat yang nyata yang dirasakan oleh pelayanan bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau,” tutupnya. (PR-Kep)
