Batam | beritabatam.co : Rencana besar menjadikan Batam sebagai hub data center internasional terancam terganjal masalah klasik, listrik.
Di atas kertas, komitmen pasokan listrik untuk proyek pusat data di Batam sudah mendekati 1.000 MW. Faktanya, kapasitas terpasang sistem kelistrikan Batam-Bintan saat ini hanya sekitar 844 MW, dengan cadangan daya atau reserve margin tipis 13,9 persen. Jauh di bawah standar aman 20 persen.
Pengamat Ekonomi Politik Internasional dari UMRAH, Ady Muzwardi, pun mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang rencana ekspor listrik ke Singapura.
“Kita perlu kajian menyeluruh, termasuk mengkaji ulang rencana ekspor listrik ke Singapura,” tegas Ady, Rabu (28/10/26).
Menurutnya, ini bukan soal menolak ekspor, tapi soal prioritas. Batam butuh listrik besar dan stabil 24 jam untuk data center, jangan sampai kebutuhan domestik justru terabaikan.
Data yang ia paparkan cukup mengkhawatirkan. Beban puncak Batam-Bintan pada 2025 sudah menyentuh 741 MW, dengan rincian Batam 635-640 MW dan Tanjungpinang 100-105 MW via kabel bawah laut.
Sementara itu, dua komitmen besar sudah menanti. Perjanjian jual beli listrik untuk Equator Gate System (EGS) sebesar 511 MVA dan PPA DayOne sebesar 450 MW.
“Komitmen pasokan listrik untuk data center yang tercatat mendekati 1.000 MW. Angka ini melebihi seluruh kapasitas terpasang sistem Batam-Bintan saat ini,” jelas Ady.
Masalah tak berhenti di kapasitas. Bauran energi Batam masih kotor. Gas mendominasi 75 persen, batu bara 24,9 persen, sementara energi baru terbarukan (EBT) baru 0,1 persen.
Padahal data center Tier III dan Tier IV butuh sekitar 30 persen energi hijau.
Memang ada proyek PLTS yang direncanakan: PLTS Tanjung Uma 1 MWp, PLTS Terapung Tembesi 46 MWp, dan PLTS Duriangkang 120 MWp milik Adaro. Namun Ady mengingatkan, semua harus dihitung cermat agar tidak memicu pemadaman berulang seperti yang pernah terjadi di Batam-Bintan.
“Risiko teknis bisa kapan saja terjadi, yaitu tergerusnya reserve margin dan potensi pemadaman,” katanya.
Meski demikian, Ady tidak anti-ekspor. Dalam cetak biru ASEAN Power Grid, Indonesia diproyeksikan mengekspor 3,4 GW listrik rendah karbon ke Singapura dari kawasan Batam, Bintan, Karimun (BBK) dengan target operasi komersial 2035.
Syaratnya, harus ada aturan main yang jelas.
“Ekspor listrik hijau tidak harus dipandang sebagai lawan dari kepentingan domestik,” ujarnya.
Pemerintah, kata dia, harus menetapkan kuota ekspor, tarif berbasis harga pasar, dan pembagian kredit karbon yang adil. Bahkan ekspor bisa jadi sumber pendanaan untuk mempercepat transisi energi di Kepri.
Ia mendorong penguatan Domestic Market Obligation (DMO), evaluasi wilayah usaha ketenagalistrikan, dan kajian komprehensif atas semua komitmen data center dan ekspor.
“Tanpa perencanaan yang seimbang, ambisi menjadikan Batam sebagai pusat industri digital berisiko terbentur keterbatasan energi yang menopang pertumbuhannya,” tutupnya. (Lam)
