Lingga | beritabatam.co : Mencermati dinamika yang terjadi pasca penerapan kebijakan blocking area oleh Pemkab Lingga dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 ke Bunda Tanah Melayu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga menggelar rapat koordinasi bersama dengan Tim Percepatan Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) Kabupaten Lingga pada Selasa (12/05/20) sore di Dabo Singkep.
Rapat yang dihadiri oleh Forkopimda se-Kabupaten Lingga ini antara lain membahas mengenai keberlanjutan kebijakan blocking area tersebut, serta membahas mengenai masukan-masukan terkait upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Lingga.
Mengawali rakor, Sekda Lingga Juramadi Esram menginformasikan bahwa ditengah diberlakukannya blocking area seperti saat ini, masih ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk memberangkatkan masyarakat Lingga dari Tanjungpinang maupun Batam dengan menggunakan speed boat carteran. Padahal, menurutnya sebentar lagi akan memasuki musim selatan atau dengan kata lain angin kencang dan gelombang tinggi, yang tentunya dikhawatirkan akan ada kejadian yang tidak diinginkan jika masih ada oknum yang mengambil tindakan yang sangat beresiko tersebut.
Padahal menurut Bupati Lingga Alias Wello dalam penyampaiannya, kebijakan blocking area tersebut sengaja diterapkan untuk mengantisipasi masukknya Covid-19 ke Kabupaten Lingga. Itupun berdasarkan hasil rapat bersama.
“Kebijakan blocking area sejauh ini dinilai sebagai langkah yang paling pas dan paling tepat. Langkah ini juga telah menampakan hasil yang cukup signifikan, bisa mengantisipasi penyebaran virus Corona, dimana Lingga saat ini cuma terdapat 11 Orang ODP. 10 diantaranya sudah selesai pemantauan, dan satu masih dalam Proses Pemantauan. Yang terpenting adalah belum ada yang mengarah ke Covid-19,” ujar Awe sapaan akrab Bupati Lingga.
Namun Ia sangat menyayangkan bahwa masih ada orang-orang yang nekad pulang baik melalui pelabuhan resmi maupun tidak resmi belakangan ini. Bahkan sempat memancing ketegangan dan keresahan bagi penduduk setempat.
“Yang menjadi kerisauan adalah masyarakat yang pulang ke Lingga dengan menggunakan kapal carteran, apalagi saat ini hampir memasuki musim selatan, dikhawatirkan dapat menimbulkan musibah. Ini yang menjadi persoalan,” ujarnya.
Meskipun masih ada tuntutan penjemputan dari mahasiswa di Tanjungpinang dan Batam, namun Awe tetap tegas dengan pendiriannya untuk tidak akan melakukan penjemputan untuk yang kedua kalinya.
Menanggapi pernyataan Bupati Lingga, Ahmad Nashirudin selaku Ketua DPRD Kabupaten Lingga menyatakan dukungan terhadap kebijakan penerapan blocking area ini. Meskipun diakuinya saat ini mulai ada riak-riak menuntut dibukanya blocking area terkait momentum mudik yang biasanya dilaksanakan mendekati lebaran. Namun Ia berharap Pemda bisa tetap konsisten dan tetap berpegang pada kebijakan blocking area ini yang nyatanya berdampak positif bagi Kabupaten Lingga terutama dalam upaya pencegahan masuknya corona ke Lingga.
“Intinya intinya kita harus tetap konsisten, tetap berpijak pada itu,” kata Ahmad Nasirudin menyampaikan dukungannya.
Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Lingga, dr.Indra Jaya dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Lingga juga menyatakan dukungannya terhadap penerapan blocking area tersebut.
Menurutnya sangat terlalu gegabah jika blocking area ini nantinya akan dibuka. Baginya, kebijakan blocking area ini merupakan terobosan yang besar dari Pemda dan terbukti efektif, sehingga di Kabupaten Lingga tidak pernah mengalami kenaikan ODP.
“Sampai saat ini ODP yang ada tidak mengarah ke PDP, maupun positif Covid. Itu karena kita melakukan pembatasan tadi. Sampai hari ini, cuma ada 11 ODP, dan kesebelas orang itu pun karena perjalanan yang merupakan warga Lingga yang berasal dari luar,” ujarnya. (HPL)
Discussion about this post