Jakarta | beritabatam.co – Pemerintah bersiap meluncurkan sistem Bansos Digital. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut B. Pandjaitan, bilang sistem baru ini ditargetkan meluncur nasional sekitar Oktober sampai November nanti. Sebelumnya sudah diuji coba di Banyuwangi dan 42 kabupaten lain, sebagaimana dimuat dalam postingan akun IG @luhut.pandjaitan. (11/06/26)
Yang bikin beda dari Bansos Digital ini adalah kecepatan dan kemudahannya. Dalam simulasi yang langsung diperagakan Luhut, proses cek kelayakan penerima bantuan sosial sekarang paling lama dua menit.
Warga bisa cek sendiri lewat HP. Syaratnya gampan, cukup pakai NIK dan verifikasi biometrik pemindaian wajah dua tahap dengan liveness detection pakai AI.
Di belakang layar, sistem langsung cocokin data pelamar dengan berbagai sumber secara real time. Kalau ketahuan pemohon punya mobil, punya sertifikat tanah lebih dari satu, atau daya listrik PLN-nya tinggi, pengajuan langsung ditolak karena dianggap tidak berhak.
Kalau ada data yang tidak sesuai, warga bisa pakai fitur sanggah. Tidak perlu datang ke kantor desa atau kelurahan. Data yang disanggah bakal diverifikasi ulang ke pusat data kayak DTSEN di BPS, cuma butuh waktu sekitar 15 menit.
Hal paling menonjol dari sistem ini adalah semuanya dikerjakan pakai teknologi buatan dalam negeri. Luhut sendiri mengaku kagum karena sistem se canggih ini dibangun oleh anak muda Indonesia.
“Kita nggak beli teknologi, kita bikin sendiri teknologinya,” ucap Luhut.
Luhut menyebut ini pencapaian bersejarah. Untuk pertama kalinya sepanjang 81 tahun merdeka, data negara mulai terintegrasi dengan baik. Saat ini sistem sudah menghubungkan basis data dari 8 kementerian dan lembaga.
Integrasi data bansos ini penting banget dan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang mau semua keputusan berbasis data akurat. Ke depannya, pola penyaluran subsidi juga bakal berubah. Subsidi nggak lagi ditempel di barang, tapi langsung diberikan ke individu yang sudah tervalidasi layak oleh sistem.
Luhut yakin, tingkat akurasi dan transparansi dari sistem berbasis AI ini bakal berdampak besar ke ekonomi. Selain menutup celah korupsi karena semua data bisa dilihat jelas, sistem ini juga berpotensi menghemat anggaran negara sampai ratusan triliun rupiah ke depan. (Ben)
