Jakarta | beritabatam.co — Badan Pengusahaan (BP) Batam memperkuat komunikasi dan sinergi dengan Ombudsman Republik Indonesia (RI) untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Upaya tersebut dibahas dalam kunjungan Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, ke Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (13/08/26).
Ariastuty hadir bersama jajaran Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga (DIHAL) serta Biro Organisasi, Kinerja, dan Manajemen Risiko (OKMR). Rombongan diterima Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Rahmadi menyampaikan bahwa Ombudsman RI terus memantau perkembangan sejumlah persoalan di Batam. Pemantauan dilakukan melalui kondisi di lapangan sebagai bagian dari fungsi pengawasan Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Di sisi lain, Ombudsman RI mengapresiasi sejumlah pembenahan yang telah dilakukan BP Batam, termasuk langkah penertiban di sejumlah sektor. Menurut Ombudsman, upaya tersebut dapat menjadi bagian dari perbaikan tata kelola sekaligus memberikan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal program pemerintah dalam lima tahun ke depan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan semakin transparan, efektif, dan efisien,” ujar Rahmadi.
Rahmadi menilai penguatan tata kelola pemerintahan memiliki keterkaitan dengan terciptanya iklim yang kondusif bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung iklim investasi di Batam.
“Mari kita manfaatkan forum ini untuk menyusun rencana aksi konkret demi kemajuan Batam yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat serta dunia usaha di Indonesia, khususnya Kota Batam,” katanya.
Sementara itu, Ariastuty mengapresiasi keterbukaan Ombudsman RI dalam membangun komunikasi dan kolaborasi dengan BP Batam.
Ia mengatakan kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga kesempatan bagi BP Batam untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat tata kelola kelembagaan.
“Kami ingin bersilaturahmi dengan harapan dapat berkolaborasi dan meminta masukan agar pelayanan publik di BP Batam semakin baik,” ujar Ariastuty.
Ia menambahkan, sejumlah isu yang disampaikan Ombudsman merupakan hal penting yang perlu ditindaklanjuti melalui pembenahan berkelanjutan serta inovasi dalam pelayanan publik.
Ariastuty menegaskan BP Batam memandang pengawasan dan masukan dari Ombudsman sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan, bukan semata-mata sebagai koreksi terhadap lembaga.
“Sinergi dengan Ombudsman RI merupakan bagian penting dari komitmen BP Batam untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin terbuka, responsif, dan berorientasi pada kepastian. Kami tidak melihat masukan dan pengawasan sebagai koreksi semata, tetapi sebagai energi untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan,” katanya.
Menurut Ariastuty, masukan Ombudsman juga menjadi bahan bagi BP Batam untuk mengevaluasi kembali berbagai proses pelayanan dan tata kelola yang selama ini berjalan.
Ia berharap kolaborasi kedua lembaga dapat menghasilkan perbaikan yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan sekaligus memberikan rasa aman, kepastian, dan kepercayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha.
“Kolaborasi kedua lembaga diharapkan dapat menghasilkan perbaikan yang tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan, namun mampu memberikan rasa aman, kepastian, dan kepercayaan bagi masyarakat maupun pelaku usaha serta memperkuat daya saing Batam sebagai kawasan investasi,” tutup Ariastuty. (BP-Rud)
Discussion about this post