Kajian LIPI 10 Tahun Lalu Ungkap Diskriminasi Rasial Salah Satu Akar Konflik di Papua

Nasional | beritabatam.co : Papua kembali jadi sorotan. Serangkaian insiden yang terjadi di Bumi Cendrawasih itu kembali membuka mata publik, bahwa ada konflik yang belum tertangani dengan baik di tanah Papua.

Insiden terakhir yang dipicu tindakan diskriminatif yang diterima mahasiswa Papua di Surabaya jadi pemantik gejolak yang berlansung hingga kini.

Ternyata, sepuluh tahun lalu,  temuan kajian LIPI menyebut Diskriminasi rasial jadi salah satu akar masalah konflik di Papua.

Peneliti Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti mengatakan, ada empat temuan akar masalah konflik di Papua. Penelitian dilakukan pada 2009 dan terkonfirmasi dengan peristiwa yang baru baru ini terjadi.

Diskriminasi rasial terhadap masyarakat Papua salah satu temuan kajian LIPI sepuluh tahun lalu. Masalah itu menjadi pemicu konflik di Papua baru-baru ini. Yaitu kasus kekerasan rasial di Surabaya, Jawa Timur.

“Salah satunya diskriminasi itu, salah satu masalah saja dan itu terbukti dan kita menemukan di kejadian di Jawa Timur ini,” kata Aisah dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/08/19), dikutip dari laman merdeka.

Aisah menyebut, akar konflik berikutnya adalah pelanggaran HAM di tanah Papua. Kasus tersebut menumpuk sejak zaman orde baru. Salah kasus yang terjadi saat masa reformasi adalah kasus Wasior Wamena. 

“Dan udah dinyatakan Jokowi, minta dituntaskan pada Jokowi terpilih di awal 2014,” kata Aisah.

Masalah berikutnya adalah kegagalan pembangunan di Papua. Kata Aisah, masalah pembangunan tersebut masih terjadi hingga kini. Berdasarkan riset LIPI, ucapnya, kondisi kemiskinan semakin tinggi dan indeks pembangunan manusia (IPM) semakin rendah di wilayah kabupaten dan kota dengan mayoritas orang asli Papua. Padahal, Otsus yang diperuntukkan bagi orang Papua sudah diberlakukan sejak lama.

“Ini Ironi sebenarnya, karena Otsus sudah berjalan hampir 30 tahun, tapi kok ga ada perubahan padahal Otsus itu untuk orang asli Papua,” jelas Aisah.

Masalah terakhir adalah status politik dan sejarah masuknya Papua ke Indonesia. Pemerintah cenderung menghindari masalah tersebut. Pemerintah harus memperhatikan masalah ini.

“Ini ada perbedaan perspektif tentang status politik dan integrasi Papua masuk ke Indonesia. Ini harus diperhatikan,” saran Aisyah. (Mer)