Jakarta | beritabatam.co : Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dan Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Kamis (17/09/26) diwarnai dengan sejumlah catatan kritis.
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam atau yang akrab disapa Gus Mufti, secara khusus menyoroti ketimpangan anggaran pengelolaan air bersih di tengah krisis air yang masih mencekik warga Batam.
Di awal penyampaiannya, Gus Mufti sempat melontarkan pujian kepada Kepala BP Batam, Amsakar Achmad. Berdasarkan kunjungannya ke Batam baru-baru ini, Gus Mufti mengaku terkejut melihat gaya kepemimpinan Amsakar yang dinilainya sangat merakyat, jauh dari kesan birokrat kaku.
”Saya datang ke warung, ketemu kawan-kawan, ternyata Pak Amsakar ini sering turun ke rakyat. Artinya, ini memberikan contoh kepada teman-teman birokrasi bagaimana mereka bergerak mendengarkan langsung dari rakyat,” ujar Gus Mufti mengapresiasi.
Namun, apresiasi tersebut segera disusul dengan kritik tajam terkait pelayanan dasar di Batam, mulai dari listrik hingga air bersih.
Gus Mufti mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi kelistrikan di Batam. Ia menyebut PLN Batam sebagai satu-satunya unit PLN yang tidak mendapatkan subsidi dan kompensasi dari negara. Ia menilai situasi ini sebagai bentuk ketidakadilan bagi Batam.
”Mereka berjuang sendiri tanpa dibantu pemerintah, tapi tetap memberikan subsidi kepada rakyat. Di sisi lain, ketika butuh subsidi tidak difasilitasi oleh pemerintah. Ini kan kezaliman. Artinya negara menghambat bagaimana BP Batam untuk bisa maju,” tegasnya.
Gus Mufti bahkan berinisiatif mengundang pihak-pihak terkait, termasuk BP Batam, untuk rapat khusus membahas kelistrikan pada hari berikutnya.
Kritik paling keras yang dilontarkan politisi muda ini adalah terkait pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Merujuk pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam tahun 2027, Gus Mufti mempertanyakan disparitas yang sangat jauh antara target pendapatan dari sektor air dengan anggaran pengembangannya.
Gus Mufti membeberkan, BP Batam menargetkan pendapatan dari SPAM dan Pengelolaan Limbah sebesar Rp572,36 miliar pada 2027. Namun ironisnya, anggaran untuk pengembangan air bersih dan IPAL hanya dipatok sebesar Rp29,41 miliar.
Hal ini menjadi sorotan tajam karena di lapangan, Gus Mufti menerima laporan dari Ombudsman dan keluhan langsung masyarakat terkait sulitnya akses air bersih.
”Ada banyak masyarakat yang mengeluhkan soal air. Bahkan rakyat kami di sana bisa mengakses air hanya di antara jam 1 dini hari sampai jam 5 pagi. Dan di berbagai tempat juga ada yang sampai tiga hari tidak bisa dapat air,” cecarnya.
”Pertanyaan kami, kalau dari air BP Batam bisa menarik penerimaan ratusan miliar, kenapa rakyat kami di Batam masih harus begadang untuk bagaimana bisa mengakses air?” tambah Gus Mufti.
Sorotan Gus Mufti semakin beralasan di tengah derasnya arus investasi pusat data (Data Center) dan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) yang masuk ke Batam. Ia menyadari bahwa infrastruktur tersebut membutuhkan pasokan air dalam kapasitas raksasa.
Ia pun mendesak Kepala BP Batam untuk memberikan klarifikasi terkait temuan Ombudsman dan kekhawatiran warga. Ia ingin memastikan bahwa investasi besar-besaran di Batam tidak mengorbankan hak dasar masyarakat atas air bersih.
”Ada kekhawatiran investasi yang berbondong-bondong masuk ke sana ini mengganggu air yang dinikmati oleh rakyat. Tolong dijelaskan, apakah benar AI dan Data Center yang sedang investasi di sana itu memproduksi (mengelola) air sendiri atau tidak?” pungkasnya.
Gus Mufti menegaskan, DPR RI mendukung penuh masuknya investasi ke Batam demi mendongkrak penerimaan negara, namun dengan syarat mutlak: kenyamanan dan kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses air bersih selama 24 jam penuh, tidak boleh dikorbankan. (Red)
