Batam | beritabatam.co : Di tengah desakan masyarakat akan informasi cepat, Pemerintah Kota Batam mengingatkan pentingnya menjaga akurasi data. Kecepatan tanpa validitas justru bisa berbahaya bagi publik.
Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, dalam dialog memperingati Hari Radio Nasional di RRI Batam, Jumat (11/09/26)
“Informasi yang tidak valid dan terlanjur dipercaya publik itu sangat berbahaya. Kalau kita buru-buru rilis tanpa cek fakta, koreksi yang kita terbitkan kemudian belum tentu dibaca lagi oleh masyarakat,” ujar Rudi.
Untuk mengantisipasi itu, Diskominfo Batam terus menggalakkan literasi digital ke masyarakat dan para produsen informasi. Pemerintah juga menyediakan portal ‘Satu Data Indonesia Kota Batam’ sebagai rujukan resmi.
Sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik, Pemko Batam saat ini menyediakan 523 produk layanan publik. Layanan itu tersebar di 45 perangkat daerah dan dikelola dalam 98 unit layanan publik dari berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga kependudukan.
Dalam merespons isu dan krisis, Diskominfo mengedepankan tindakan cepat yang terkoordinasi dengan OPD dan instansi lintas sektor.
Rudi mencontohkan saat terjadi kebocoran pipa air utama di Kecamatan Batuaji dan Sagulung. Begitu laporan masuk, tim gabungan langsung turun melokalisir wilayah terdampak dan mengeksekusi perbaikan.
“Tindakan darurat ini langsung dikerjakan tanpa perlu menunggu proses administrasi birokrasi, karena sangat berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak,” jelasnya.
Pendekatan kolaboratif sama diterapkan untuk isu strategis seperti data Tingkat Pengangguran Terbuka. Diskominfo berkoordinasi ketat dengan Disnaker, Disdukcapil, Disperindag, hingga Camat dan Lurah.
Data kependudukan dianalisis detail, mulai dari pemetaan lapangan kerja hingga arus migrasi pekerja ke Batam, sebelum disajikan ke publik dengan solusi yang sesuai kebutuhan industri.
“Sebelum informasi tersebut disebarkan secara detail, kami memastikan koordinasi antara OPD pengampu, OPD pendukung, dan OPD pelaksana sudah berjalan matang,” terang Rudi.
Rudi juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang lebih cepat percaya kabar di grup WhatsApp dibanding informasi resmi. Ia tegas memperingatkan konsekuensi bagi pelaku penyebar hoaks.
Melalui Tim Tanggap Insiden Siber CSIRT Kota Batam yang dipimpinnya, pemerintah memiliki kemampuan teknis melacak alamat IP dan mendeteksi platform awal tempat hoaks dibuat.
“Jangan mengira karena menggunakan produk digital bisa bersembunyi. Pasti ketahuan. Oleh karena itu, saring dulu sebelum sharing,” tegasnya.
Di akhir, Rudi mengapresiasi peran radio yang tetap menjaga kredibilitas lewat penyaringan redaksional ketat.
Ia menyebut kolaborasi ini sejalan dengan visi Wali Kota Batam Amsakar Ahmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra untuk mengedepankan sinergi tanpa ego sektoral demi kemajuan Kota Batam. (Red)
