Batam | beritabatam.co — Pemerintah Kota Batam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan total postur mencapai Rp4,859 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan melalui lima fokus prioritas.
Rancangan APBD 2027 tersebut disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (07/09/26).
Penyusunan APBD 2027 merupakan tindak lanjut kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah ditandatangani Pemerintah Kota Batam dan DPRD pada 15 Agustus 2026.
Selain mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah, program dalam APBD 2027 diselaraskan dengan RKPD Kota Batam 2027, RPJMD Kota Batam 2025–2029, serta kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Amsakar mengatakan APBD 2027 diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah. Kebijakan tersebut dituangkan dalam lima fokus prioritas.
Pertama, pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.
Pemko Batam menyiapkan sejumlah program, antara lain subsidi bunga pinjaman 0 persen bagi pelaku usaha mikro ber-KTP Batam, bantuan sosial bagi lansia, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Pekerja rentan yang menjadi sasaran antara lain pengemudi transportasi daring, pengemudi boat pancung, nelayan, dan petani. Pemerintah juga menyiapkan subsidi sembako serta penguatan sarana dan prasarana nelayan.
Kedua, peningkatan keterampilan sumber daya manusia.
Fokus ini mencakup pelatihan tenaga kerja, baik keterampilan teknis maupun nonteknis, pemberdayaan industri, peningkatan kapasitas UMKM, serta fasilitasi perizinan usaha.
Ketiga, penguatan inklusi sosial dan infrastruktur lingkungan.
Pemko Batam merencanakan penanganan banjir secara terpadu di sejumlah kawasan, antara lain Puri Loka, Senawangi, Vila Pesona Asri, Graha Nusa–Kapling Baru, Putrajaya, Pompa Bengkong, dan Tiban Center.
Di sektor persampahan, pemerintah mendorong efisiensi melalui peremajaan armada serta pengangkutan oleh pihak ketiga di sembilan kecamatan.
Pemko juga merencanakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Galang.
Keempat, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Program yang disiapkan meliputi beasiswa dan bantuan seragam sekolah bagi siswa SD dan SMP. Pemko juga menyiapkan beasiswa perguruan tinggi pada tujuh perguruan tinggi negeri melalui sejumlah jalur.
Selain itu, terdapat rencana penambahan ruang kelas baru, pencapaian target Universal Health Coverage (UHC), serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Embung Fatimah dan puskesmas.
Kelima, optimalisasi sarana dasar dan aksesibilitas.
Pembangunan yang menjadi perhatian antara lain unit sekolah baru, Jembatan Golden Prawn Bengkong, penataan Gedung Lurah Sukajadi dan Tiban Lama, serta peningkatan sejumlah ruas jalan strategis.
Ruas jalan yang masuk rencana peningkatan antara lain Bumi Perkemahan–Teluk Lengung, Simpang Tiban Princess, Gajah Mada–Diponegoro, serta koridor Sikitshu–SMA 3–Hang Nadim.
Dari sisi pendapatan, Pemko Batam merancang penerimaan daerah 2027 sekitar Rp4,7 triliun.
Pendapatan tersebut terutama berasal dari dua sumber utama, yakni PAD dan transfer.
PAD ditargetkan sekitar Rp3 triliun, atau sekitar 61,74 persen dari total postur APBD.
PAD tersebut terdiri atas:
- Pajak daerah: Rp2,4 triliun
- Retribusi daerah: Rp346 miliar
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: Rp12 miliar
- Lain-lain PAD yang sah: Rp233 miliar
Sementara itu, pendapatan transfer ditargetkan sekitar Rp1,7 triliun, atau sekitar 34,99 persen dari total postur.
Transfer tersebut terdiri atas transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp1,4 triliun dan transfer antardaerah sekitar Rp304 miliar.
Pada sisi belanja, Pemko Batam merancang anggaran sekitar Rp4,8 triliun.
Belanja tersebut terdiri atas:
- Belanja operasi: Rp3,6 triliun, sekitar 74,09 persen dari total postur.
- Belanja modal: Rp1,1 triliun, sekitar 22,64 persen.
- Belanja tidak terduga: Rp20 miliar, sekitar 0,41 persen.
Belanja operasi antara lain dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp1,8 triliun, belanja barang dan jasa Rp1,5 triliun, belanja subsidi Rp5 miliar, belanja hibah Rp204 miliar, dan bantuan sosial Rp19 miliar.
Belanja modal diarahkan untuk peralatan dan mesin sebesar Rp185 miliar, gedung dan bangunan Rp419 miliar, jalan, jaringan dan irigasi Rp527 miliar, serta aset tetap lainnya Rp25 miliar.
Untuk menyeimbangkan postur anggaran, Pemko Batam menargetkan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp116 miliar.
Nilai tersebut setara sekitar 2,39 persen dari total postur APBD 2027.
Dengan struktur tersebut, Pemko Batam menyebut total postur APBD 2027 mencapai Rp4,859 triliun. Rancangan ini selanjutnya masih harus melalui pembahasan bersama DPRD Kota Batam sebelum ditetapkan menjadi APBD.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama Badan Anggaran DPRD dapat berjalan sesuai jadwal.
Menurutnya, pembahasan diperlukan untuk memastikan program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal dan anggaran benar-benar diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui APBD 2027, Pemerintah Kota Batam berkomitmen melanjutkan pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Amsakar. (Red)
