Jakarta | beritabatam.co – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Drs. H. Ismeth Abdullah, mendesak pemerintah pusat menuntaskan ketimpangan pembangunan di wilayah kepulauan. Dalam Rapat Dengar Pendapat RDP Pansus RUU Daerah Kepulauan bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kamis 03/09/26, ia menekankan pentingnya pengalokasian Dana Khusus Kepulauan (DKK) dalam payung hukum RUU tersebut.
Ismeth mengingatkan bahwa gagasan DKK bukanlah hal baru. Menurutnya, usulan ini sudah muncul dan disetujui sejak 2006 dalam pertemuan para gubernur dari provinsi kepulauan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY di Bintan.
“Saat itu Presiden SBY menyadari betul beratnya kondisi di kepulauan, mulai dari penanggulangan bencana yang memakan waktu berhari-hari, hingga sulitnya konektivitas,” ujar Ismeth.
Ia mencontohkan kondisi riil yang masih dihadapi masyarakat pulau hingga saat ini.
“Sampai bulan-bulan kemarin, warga kita di pulau-pulau kalau sakit harus dirujuk ke ibu kota provinsi yang jaraknya 30 jam. Di tengah jalan sudah lewat,” kata Ismeth.
Kondisi berat itu juga berdampak pada pelayanan publik.
“Beratnya kondisi di pulau membuat banyak petugas, seperti polisi, yang baru bertugas kurang dari sebulan sudah meminta pindah,” tambahnya.
Karena itu, melalui RUU Daerah Kepulauan, Ismeth mendorong agar tata kelola anggaran untuk wilayah kepulauan memiliki kepastian hukum yang kuat dan legitimate. Ia mengusulkan solusi teknis kepada Kementerian Keuangan agar membuat komponen khusus di dalam anggaran.
“Kementerian Keuangan diminta membuat komponen kolom khusus untuk kelautan dan kepulauan, misalnya bernama DKK, yang disisipkan ke dalam Dana Alokasi Khusus DAK Fisik,” usulan Ismeth.
Menurutnya, pembuatan nomenklatur khusus itu penting agar peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau bisa terencana dan terukur.
“Hal ini juga penting untuk memastikan dana tersebut benar-benar dialokasikan untuk masyarakat pulau dan tidak tersedot untuk keperluan di wilayah daratan,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Ismeth mengajak jajaran Kemenkeu melihat langsung kondisi di lapangan.
“Saya secara terbuka mengundang pimpinan dan jajaran dari Kementerian Keuangan untuk ikut dalam kunjungan kerja ke pulau-pulau, agar mereka dapat melihat dan merasakan langsung kondisi riil masyarakat kepulauan,” pungkasnya. (Ben)
Discussion about this post