Batam | beritabatam.co : Forum Masyarakat Batam Bersuara menggelar konferensi pers di depan Gedung Pemerintah Kota Batam, Selasa (10/03/26). Forum ini terdiri dari elemen masyarakat sipil dan mahasiswa, menyampaikan kritik terhadap kondisi pembangunan Batam sekaligus mengevaluasi satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam yang juga menjabat sebagai kepala dan wakil kepala ex officio BP Batam.
Forum menilai sejumlah persoalan mendasar di Batam masih belum tertangani secara serius, terutama krisis air bersih, pengelolaan sampah, dan persoalan lingkungan hidup. Mereka juga menyebut, genap satu tahun pemerintahan pada 20 Februari 2026 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus otoritas BP Batam. Menurut forum, pembangunan Batam menunjukkan paradoks: nilai investasi disebut mencapai Rp69,3 triliun dan memperoleh berbagai penghargaan, namun sejumlah persoalan masyarakat belum terselesaikan.
Perkumpulan itu juga menyoroti tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Batam yang mencapai 7,68 persen, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 4,02 persen. Program Manajemen Talenta Batam (MANTAB) yang diluncurkan pada 8 Desember 2025 dinilai belum menjawab persoalan pencari kerja, bahkan disebut belum dapat diakses melalui Play Store maupun Google Store.
Di sektor persampahan, mereka menilai pemerintah belum memiliki konsep pengelolaan yang efektif. Keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta lemahnya kebijakan dinilai membuat persoalan sampah terus berlarut.
Krisis air bersih juga menjadi sorotan. organisasi itu menilai janji penanganan air bersih saat masa pencalonan kepala daerah belum menunjukkan hasil signifikan setelah satu tahun pemerintahan berjalan.
Menurutnya, pemerintah terkesan hanya menunggu dukungan anggaran APBN, padahal sektor air disebut menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp400–500 miliar per tahun dari mitra operasional BU SPAM BP Batam.
Selain itu, forum juga menyoroti persoalan ekologis di Batam, seperti kebakaran hutan di kawasan Mata Kucing yang berlangsung hampir lima hari serta persoalan banjir saat curah hujan tinggi.
Mereka juga mempertanyakan keterbukaan informasi terkait sejumlah sidak pemerintah, seperti dugaan penimbunan sungai di Permata Baloi, alih fungsi lahan ilegal di Tanjung Sengkuang, reklamasi ilegal di Teluk Tering, serta aktivitas cut and fill di Bukit Maranata dan Botania.
Andre Sena, mahasiswa yang menjadi koordinator lapangan dalam konferensi pers tersebut, meminta pemerintah menyampaikan secara terbuka kepada publik hasil tindak lanjut dari berbagai temuan pelanggaran yang sebelumnya terungkap.
“Sampaikan yang sebenarnya. Janji-janji politik itu yang kami tagih. Jangan sampai semuanya hanya menjadi omong kosong,” kata Andre Sena. Ia juga menyinggung adanya dugaan intervensi aparat terhadap pergerakan aktivis di Batam yang menyuarakan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Terkait temuan aktivitas cut and fill serta dugaan pelanggaran lingkungan lainnya, Andre menilai tindak lanjut dari Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam masih sangat lemah. Menurutnya, kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, termasuk hilangnya kawasan hutan di Batam yang disebut mencapai sekitar 20 hektare.
“Semua aktivitas cut and fill yang diduga kuat ilegal tidak ada laporan progresnya seperti apa,” ujarnya mengingatkan agar pemerintah bersikap transparan dan tegas dalam menindak pelanggaran tersebut.
“Jangan sampai pemerintah juga bisa diduga ikut bermain dengan oknum-oknum ini,” tambahnya.
Andre mengatakan, dengan mempertimbangkan momentum bulan suci Ramadan, pihaknya berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor BP Batam dan Pemerintah Kota Batam setelah Hari Raya Idulfitri mendatang. (Jam-Bang)
Discussion about this post