Batam | beritabatam.co : Penasihat hukum Manuel P Tampubolon menilai hakim yang menangani perkara terdakwa atas nama Erlina telah melampaui batas kewenangan.
Hal itu berdasarkan salinan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 396/Pid.B/2018/PT PBR tertanggal 18 Februari 2019 yang diterimanya 28 Februari lalu.
Dalam salinan putusan itu disebutkan Manuel, majelis hakim telah memasukan keterangan palsu yang mencantumkan dirinya sebagai penasihat hukum dengan mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Desember 2018.
Sementara dirinya mengaku tidak pernah membuat serta mengajukan kontra memori banding atas nama penasihat hukum terdakwa yang di vonis 2 Tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Batam.
“Sejak kapan aku membuat kontra memori banding?. Bunyinya dan isinya apa, dan siapa yang bikin itu dengan mengatasnamakan penasihat hukum terdakwa ?” tanya Manuel dengan Kesal.
“Jangan jangan isi dari kontra memori itu menjerumuskan terdakwa” sambungnya.
Manuel menegaskan dengan memasukan kontra memori dalam putusan Pengadilan Tinggi itu sama dengan memasukan keterangan palsu dan itu telah melanggar pasal 266 ayat (1) dan ayat ( 2 ) KUHPidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, ucapnya.
Menurut Manuel tidak perlu juga mengajukan kontra memori. Karena dalam perkara ini jaksa dan terdakwa sama sama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Batam.
“Jadi gak terlalu penting juga untuk mencounter memori bandingnya jaksa,” terangnya.
“Kita (jaksa dan terdakwa-red) kan sama sama tidak sependapat dengan putusan hakim dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erlina dalam dakwaan kedua melanggar pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” ucap Manuel.
Selain mencantumkan kontra memori dengan mengatasnamakan penasihat hukum terdakwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, perkara Erlina ini sering terjadi kesalahan informasi dengan alasan salah ketik.
Mulai dari permohonan perpanjangan penahanan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Batam ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Ada perubahan register perkara pidana yang harusnya pidana biasa berubah menjadi pidana khusus.
Berikutnya, laporan jaksa melalui Pengadilan Negeri Batam ke Mahkamah Agung dengan melampirkan putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru register perkara Erlina menjadi pidana khusus.
Termasuk laman sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Batam yang juga mencantumkan putusan banding dengan register perkara pidana khusus sementara perkara dari awalnya pidana biasa.
Menurut Manuel, alasan salah ketik tidak bisa diterima secara logika.
“Salah ketik itu harus nya pid.b berubah pid.8 atau yang menyerupai hurup b, bukannya berubah menjadi sus,” ungkap Manuel.
Dan biasanya salinan perkara hanya copy paste, jadi tidak ada alasan salah ketik dalam melampirkan salinan perkara sebut Manuel
Kecuali, kalau perkara itu memang sudah berubah menjadi pidana khusus sejak permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dari majelis hakim Pengadilan Negeri Batam.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA) Abdullah ketika di konfirmasi kebenaran surat laporan kasasi dari Pengadilan Negeri Batam yang berbeda register perkara ini enggan memberikan tanggapan.
Dengan alasan, ada perkara pemalsuan pemberitahuan putusan yang sekarang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jawabnya singkat melalui pesan Whatsapp kepada beritabatam.co (Ben)
Discussion about this post