Batam | beritabatam.co : Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra melakukan kunjungan kerja di beberapa pulau terluar di Provinsi Kepualaun Riau (Kepri) beberapa waktu lalu. Dirinya menyebutkan batas negara Indonesia banyak yang bolong-bolong.
Untuk itu, Kementrian ATR terus mengupayakan memberikan sertifikasi terhadap pulau-pulau terluar NKRI, agar tidak menjadi polemik di kemudian hari.
“Sudah lama negara ini batasnya bolong-bolong. Dari 111 pulau terluar di NKRI, 70 pulau sudah sertifikat lahan Badan Pertahanan Nasional. Sisanya akan terus digesah sampai akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo habis,” ujar Surya di Kampung Tua Tanjung Riau, Sekupang, Kota Batam.
Menurutnya, sertifikasi pulau terluar Indonesia menjadi penting karena sebagai penanda batas wilayah Indonesia. Setelah sertifikasi nagara akan melakukan negosiasi dengan negara seberang.
Di kepri setidaknya ada 22 pulau terluar, 21 diantaranya sudah tersertifikasi, dan satu pulau yang berada Kabupaten Bintan belum bersertifikat.
“Pulau Sentut di Bintan belum sertifikat karena lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan. Jadi proses lebih lanjut kami akan berkomunikasi dengan Kementerian LHK,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina menyebutkan Pemerintah daerah akan terus mendukung sertifikat lahan kampung tua dan pulau-pulau terluar yang ada di Kepri.
“Demi masyarakat, Pemeritnah daerah akan terus mendukung program Kementrian agar dapat bersertifikat,” pungkasnya. (MIB)
Discussion about this post