Jakarta | beritabatam.co – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan terbebas dari praktik korupsi.
Hal tersebut disampaikan Gibran di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (18/06/26), sebelum memulai kunjungan kerja ke sejumlah daerah.
Menurut Gibran, pemerintah berkomitmen memastikan setiap anggaran yang dialokasikan untuk program-program prioritas benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi,” ujar Gibran, sebagaimana dimuat laman kabarin.com.
Ia menilai perbaikan tata kelola program MBG menjadi langkah penting untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Selain fokus pada Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah juga terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembenahan tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dalam kesempatan tersebut, Gibran turut mengapresiasi sejumlah mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dan masukan terkait pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, kritik dan saran yang disampaikan secara konstruktif menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan
“Terima kasih untuk masukan-masukannya yang konstruktif, terutama terkait MBG dan koperasi,” katanya.
Sebagai bentuk keterlibatan generasi muda dalam pengawasan dan evaluasi program pemerintah, Gibran juga mengajak lima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk mengikuti kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah.
Kunjungan kerja tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 21 Juni 2026 dengan tujuan ke lima provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Melalui kunjungan tersebut, pemerintah ingin memastikan berbagai program prioritas nasional berjalan optimal di daerah sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. (Kab)
Discussion about this post