Batam | beritabatam.co – Badan Pengusahaan (BP) Batam meraih peringkat pertama nasional dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2026. BP Batam memperoleh nilai sempurna 100 dengan Predikat AA (Istimewa) untuk kategori Lembaga Pemerintah Nonstruktural.
Capaian tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap kinerja BP Batam dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum serta menyediakan akses informasi hukum bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.
Penilaian dilakukan Kementerian Hukum melalui sistem E-Report kinerja JDIHN. Evaluasi mencakup empat variabel utama, yakni pengelolaan dokumen dan informasi hukum, aksesibilitas informasi hukum, integrasi dan sinkronisasi dokumen hukum, serta pengembangan layanan JDIH.
Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama jajaran pengelola JDIH dan seluruh unit organisasi BP Batam dalam memperkuat tata kelola kelembagaan.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama para Pengelola JDIH BP Batam dan unit organisasi BP Batam dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, tertib, dan memberikan kepastian hukum,” ujar Amsakar, Kamis (20/08/26).
Menurut Amsakar, predikat tersebut tidak hanya menjadi penghargaan atas kinerja yang telah dicapai, tetapi juga menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum.
BP Batam, kata dia, akan terus memperluas akses terhadap informasi hukum agar dapat dimanfaatkan masyarakat maupun dunia usaha.
“Ke depan, kami akan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi hukum sehingga keberadaan JDIH BP Batam dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan dunia usaha,” katanya.
Penguatan pengelolaan informasi hukum juga dinilai memiliki keterkaitan dengan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Batam. Keterbukaan informasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta reformasi regulasi menjadi bagian dari tata kelola yang dibutuhkan untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan investor.
Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra mengatakan, perolehan nilai 100 dan Predikat AA menjadi capaian yang perlu dipertahankan melalui peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.
“Kami memastikan bahwa kinerja JDIH BP Batam akan terus meningkat dan berkembang tidak hanya pada pencapaian penghargaan nasional ini saja, namun juga melalui pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang lebih transparan dan berkualitas,” ujar Li Claudia.
Ia mengatakan, Biro Hukum selaku Pusat JDIH BP Batam akan terus memastikan dokumentasi dan informasi hukum tersedia secara optimal serta dapat diakses oleh masyarakat, pemangku kepentingan, investor, dan pelaku usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Menurut Li Claudia, capaian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat konsistensi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan perolehan peringkat pertama nasional tersebut, BP Batam menegaskan komitmen untuk terus memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, serta memberikan kepastian informasi hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. (BP)
Discussion about this post