Batam | beritabatam.co : Kekecewaan seorang pensiunan BP Batam terhadap Institusi yang dirinya pernah mengabdi sejak 1989. Dikarenakan pengalokasian lahan yang diajukannya sejak tahun 2014, tak kunjung mendapat izin prinsip dari BP Batam. Akhirnya ditanggapi oleh insitusi yang sebelumnya bernama Otorita Batam tersebut.
( baca selengkapnya : Rumor Fee dan Penantian 4 Tahun, Pensiunan BP Batam ini Ungkap Sulitnya Ajukan Alokasi Lahan )
Kasubdit Promosi BP Batam, Ferdiana Sumartony mengiyakan bahwa Rahman, pensiunan BP Batam itu memang mengajukan permohonan alokasi lahan namun izin prinsipnya belum diterbitkan BP Batam.
“Iya, karena outstanding permohonan alokasi lahan yang sangat banyak saat ini. penyelesaian alokasi lahan yang baru masih diprioritaskan untuk alokasi lahan yang terkait dengan kegiatan investasi perusahaan di sektor industri, jasa dan pariwisata. Sementara untuk perorangan/individu masih perlu dilakukan penelaahan komprehensif,” Sebagaimana jawaban yang disampaikan melalui aplikasi perpesanan WhatsApp kepada beritabatam, Kamis, (04/07/19).
Jika dihubungkan dengan kekecewaan Rahman yang merasa ‘dianaktirikan’, akibat alokasi lahan yang diajukannya tak kunjung mendapat izin prinsip dari BP Batam. Dan merespon jawaban Ferdiana Sumartony yang menyebut masih memprioritaskan alokasi lahan untuk investasi sektor industri, jasa dan pariwisata. Ternyata alasan pengajuan lahan dengan tujuan usaha bengkel untuk menopang kehidupan Rahman di masa pensiunnya, belum cukup untuk dijadikan dalih menjadi alokasi lahan yang masuk dalam deretan prioritas.
Rahman sendiri mengaku sudah menunggu empat tahun sejak alokasi lahan diajukan pada tahun 2014. Rahmat bahkan menyebut alokasi lahan yang diajukannya diperuntukan sektor jasa.
pengakuannya kepada beritabatam.co, Rahman sempat menerima surat pemberitahuan dari BP Batam tentang penyepakatan tim untuk mencadangkan alokasi lahan sesuai dengan pengajuannya.
Didalam surat tertanggal 27 Juli 2015 itu dirinya diminta untuk melaksanakan persyaratan penerbitan ijin prinsip yakni dengan membayar uang muka sebesar 10 persen Uang Wajib Tahunan Otorita Batam (UWTO) dan biaya pengukuran.
“Udah kubayar uang muka UWTO 10 persen, biaya pengukuran juga sudah kubayar. sampe sekarang Ijin Prinsip sama pelunasan keseluruhan kok gak keluar keluar’ Ungkapnya dengan kecewa sambil memperlihatkan faktur pembayarannya.
Faktur tagihan uang muka UWTO yang disetorkannya itu melalui rekening bank Mandiri atas nama BP Batam tertanggal yang sama yakni ditanggal 27 Juli 2015.
Dirinya berharap institusi BP Batam itu untuk tidak mempersulit masyarakat, karena menurut Rahman, pensiunan dengan golongan kecil sepertinya tidak bisa cukup untuk menutupi kebutuhan hidupnya kalau cuma berharap dari pensiunan. (Ben)
Discussion about this post