Polda Amankan Penambangan Pasir Ilegal di Nongsa

Batam | beritabatam.co : 20 orang, 11 unit mobil lori dan 4 unit escavator diamankan oleh Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri pada Jumat malam (06/03/20).

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. didampingi Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Hanny Hidayat S.IK, M.H mengatakan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, tentang adanya aktifitas penambangan ilegal yang sangat meresahkan masyarakat di daerah Simpang 3 depan perumahan Symphoni Land kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam, Tim TRC (tim respon cepat) Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri langsung menuju ke lokasi pada Jumat malam pukul 20.15 wib.

Menindaklanjuti informasi yang diterima dari masyarakat tersebut, Tim TRC  Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri mendatangi lokasi pertambangan yang meresahkan masyarakat tersebut. Di lokasi tim menemukan adanya kegiatan penambangan tanah urug yang akan dicuci menjadi pasir.

Tim kemudian mengamankan 20 orang diduga pelaku yang sedang melakukan proses penambangan tersebut. Dari 20 orang yang diamankan 4 orang bertindak sebagai operator alat berat (escavator), 4 orang beritindak sebagai pencatat (ceker) dan 11 orang bertindak sebagai sopir truk sedangkan 1 orang bertindak sebagai penjual makanan di kantin.

Adapun barang bukti yang turut diamankan oleh tim TRC  Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri adalah 11 unit mobil lori, 4 unit escavator dan 4  buku rekapan hasil penjualan tambang.

Hasil pemeriksaan dan interogasi bahwa pemilik kegiatan penambangan tanah urug/pasir tersebut berinisial A dan T (dalam pencarian), lokasi penambangan merupakan lokasi pengurugan tanah yang tidak memiliki dokumen perizinan. 

Hingga saat ini tim terus mengejar dan mengembangkan para pemilik usaha penambangan ilegal tersebut.

Pasal yang dilanggar dalam ungkap kasus tersebut adalah Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyaksepuluh miliar rupiah dan/atau Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit atu miliar rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah. (HPK)