
Batam | beritabatam.co : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang baru saja berakhir terbukti efektif mendongkrak penerimaan daerah. Rata-rata pemasukan bulanan Bapenda Kepri melonjak sebesar 26 persen selama program tersebut bergulir.
Kepala Bidang Pendapatan Bapenda Kepri, Dr. Nelly Anggraini, memaparkan bahwa pada periode normal Januari hingga Agustus 2026 sebelum pemutihan, penerimaan pajak rata-rata berada di angka Rp 33 miliar per bulan.
“Ketika program pemutihan berjalan, penerimaan kita meningkat menjadi sekitar Rp 44 miliar per bulan atau naik 26 persen. Ini sangat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menstimulasi pembayaran tunggakan,” kata Nelly dalam dialog interaktif di Studio Pro 1 RRI Batam, Selasa (17/11/2026).
Meski demikian, Nelly mengakui tingkat kepatuhan wajib pajak di Kepri secara keseluruhan masih rendah. Dari total sekitar 1,8 juta data kendaraan bermotor yang tercatat, baru sekitar 661 ribu unit yang telah menunaikan kewajiban pajaknya. Angka tersebut setara dengan 36 persen dari total data keseluruhan, atau sekitar 55 persen jika dihitung dari populasi kendaraan yang aktif beroperasi.
Menurut Nelly, kendala terbesar di lapangan dalam melakukan penagihan adalah ketidakdisiplinan masyarakat mengurus administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pasca transaksi jual-beli.
“Perpindahan kepemilikan kendaraan dari satu tangan ke tangan lain sangat cepat, tetapi masyarakat belum tertib melakukan balik nama. Akibatnya, upaya penelusuran dan penagihan oleh petugas di lapangan menjadi terputus,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bapenda Kepri bersama kepolisian, Jasa Raharja, dan pemerintah kabupaten/kota terus menggencarkan sosialisasi langsung hingga ke tingkat kecamatan. Sinergi ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang memberlakukan skema opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB sehingga pemerintah kabupaten/kota turut menerima pembagian hasil pajak secara langsung untuk pembangunan daerah. (Red)








