Batam | beritabatam.co – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memperkuat sinergi dengan dunia usaha untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal sekaligus menekan angka pengangguran.
Upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan perwakilan 15 perusahaan besar di Batam, Kamis (20/08/26).
Kepala Disnaker Kota Batam, Yudi Suprapto, mengatakan pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kemitraan yang lebih kuat antara pemerintah dan dunia usaha, khususnya dalam mempertemukan kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja lokal.
“Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan dunia usaha terkait kebutuhan tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja lokal, serta kompetensi yang dibutuhkan industri,” ujar Yudi.
Menurutnya, koordinasi dengan APINDO dan perusahaan diperlukan untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dalam proses rekrutmen dan penempatan pekerja di Batam.
Dengan pemetaan yang dilakukan sejak awal, pencari kerja lokal diharapkan memiliki waktu untuk mempersiapkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
“Kami ingin kebutuhan tenaga kerja perusahaan bisa diinformasikan lebih dini. Dengan begitu, pencari kerja lokal dapat mempersiapkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan industri,” katanya.
Pemko Batam juga mendorong semakin banyak putra-putri daerah memperoleh kesempatan bekerja di perusahaan yang beroperasi di Batam.
Salah satu target yang disampaikan Disnaker adalah mendorong sedikitnya 20 persen tenaga kerja perusahaan berasal dari masyarakat tempatan, baik yang lahir maupun menamatkan pendidikan di Batam.
“Harapannya, minimal 20 persen dari jumlah karyawan berasal dari putra-putri tempatan, baik yang lahir maupun yang menamatkan sekolah di Batam. Tentu ini membutuhkan sinergi dan komitmen bersama,” ujar Yudi.
Namun, pemerintah tetap menempatkan perusahaan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan standar dan proses rekrutmen berdasarkan kebutuhan serta kualifikasi masing-masing.
Menurut Yudi, peran Pemko Batam adalah menjadi fasilitator sekaligus penghubung antara pencari kerja dengan dunia usaha.
Selain penempatan tenaga kerja, Pemko Batam mendorong agar program pelatihan yang diberikan kepada masyarakat lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
Yudi menilai komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha penting agar pelatihan tidak berjalan tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil perusahaan.
“Pelatihan jangan berjalan sendiri. Harus ada keterkaitan dengan kebutuhan nyata perusahaan. Karena itu, komunikasi dengan dunia usaha menjadi sangat penting,” katanya.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai jenis pekerjaan, jumlah tenaga kerja, serta kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Data tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan dalam penyusunan program peningkatan keterampilan bagi pencari kerja.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemko Batam menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
Yudi berharap pertemuan dengan APINDO dan perusahaan dapat menjadi awal dari kemitraan yang lebih konkret dan berkelanjutan.
“Pemerintah hadir sebagai fasilitator dan penghubung. Pada akhirnya, perusahaan tetap memiliki kewenangan menentukan standar dan proses rekrutmen sesuai kebutuhan. Yang penting, kita membangun komunikasi agar peluang kerja bagi tenaga kerja lokal semakin terbuka,” tuturnya. (MCB)
Discussion about this post