Batam | beritabatam.co : Kuasa Hukum mantan Direktur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Agra Dhana, Manuel P Tampubolon sangat memberikan apresiasi terhadap Ombudsman RI yang telah menindaklanjuti laporannya beberapa bulan lalu di Ombudsman Perwakilan Kepri terkait tidak ditanggapinya kliennya yang telah melaporkan Jajaran Direksi BPR Agra Dhana ke Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Kepri.
hal itu diungkapnya saat dirinya menerima tembusan surat yang dilayangkan Ombudsman RI kepada kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK yang bertempat di Menara Radius Prawiro, Jakarta Pusat.
Dikatakannya, surat yang langsung ditandatangani Ketua Ombudsman RI itu dengan perihal klarifikasi yang meminta OJK agar bisa menjelaskan mengenai prosedur laporan yang dilakukan OJK dalam menindak lanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran disektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Ombudsman RI mempertanyakan hasil tindaklanjut penyelesaian pengaduan Erlina yang ditangani oleh penyidikan sektor jasa keuangan OJK RI mengenai dugaan penundaan berlarut terkait perkara tindak pidana disektor keuangan yag dilakukan oleh Direksi dan Komisaris BPR Agra Dhana.
Lanjut Manuel, Ombudsman RI mempertanyakan kendala OJK dalam menindak lanjuti laporan Erlina dan mengenai apakah OJK telah menyampaikan kepada Erlina terkait pengaduannya.
“Pertanyaan Ombudsman itulah yang selama ini kami nantikan sejak kami melaporkan Jajaran Komisaris dan Direksi BPR Agra Dhana Ke OJK Kepri pada tahun 2018 lalu”, ucap Manuel P Tampubolon kepada Wartawan di kantornya yang bertempat di Graha Pena.
“Yah tunggu saja dalam surat itu, Ombudsman RI telah memberikan waktu 14 hari sejak diterimanya surat permintaan klarifikasi tertanggal 21 Januari 2020’ Sambung Pria Lulusan Hukum Universitas Padjajaran itu.
Perkara Erlina yang kini tengah bergulir dipusat itu berdasarkan laporan Erlina mengenai dugaan penundaan berlarut oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepri terkait belum adanya tindak lanjut penanganan perkara tindak pidana disektor keuangan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris BPR Agra Dhana.
Berikut uraian laporan Erlina yang diterima Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepri
Erlina sebagai pelapor yang merupakan Direktur BPR Agra Dhana dan pada saat masih menjabat Direktur Erlina diduga melakukan penggelapan dana.
Kemudian Erlina dipaksa oleh jajaran direksi untuk mengembalikan dana yang diduga hasil penggelapan sebesar Rp.929.853.879 kerekening PT BPR Agra Dhana dan Pelapor diancam dilaporkan ke Polisi oleh jajaran direksi, jika tidak lakukan penyetoran dana tersebut.
Erlina berupaya untuk meminta kepada jajaran PT BPR Agra Dhana mengenai “Pencatatan perincian untuk pembayaran apa saja” dalam laporan keuangan BPR agra Dhana Pada tahun 2015 yang telah diaudit oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap uang yang telah disetorkannya ke rekening BPR Agra Dhana.
Pelapor melaporkan Jajaran Direksi dan Komisaris BPR Agra Dhana ke OJK Kepri terkait dugaan tindak pidana tentang dugaan tindak pidana pelanggaran pasal 49 ayat (1) huruf a, Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang undang nomor 7 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan tanda terima pengaduan nomor 002638 tertanggal 06 Juli 2018.
Kemudian Pelapor telah melakukan pertemuan dengan pihak OJK Kepri, pada intinya pertemuan tersebut terungkap Bahwa Jajaran Direksi dan Komisaris BPR Agra Dhana tidak dapat menjelaskan dalam laporan keuangan PT BPR Agra Dhana tahun buku 2015 tentang “pencatatan perincian untuk pembayaran apa saja” yang dimintakan pelapor.
Menurut keterangan Erlina, Hingga saat ini tidak ada informas perkembangan penannganan laporan dari OJK dan Pelapor berhara OJK dapat segera menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan. (Ben)
Discussion about this post