Legislator Ingatkan Pemerintah Terkait Peleburan BP Batam Dengan Pemko Batam

Batam | beritabatam.co : Rencana pemerintah pusat yang akan melebur BP Batam dengan Pemerintah kota Batam, dipandang sangat berpeluang melanggar ketentuan dan peraturan perundang undangan yang sudah ada.

Sebagaimana diungkap Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang mengingatkan pemerintah terkait rencana peleburan Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Pemerintah Kota Batam berpotensi menabrak sejumlah peraturan perundang-undangan. Perlu pengkajian lebih dalam sebelum rencana tersebut diputuskan pemerintah.

Berbagai peraturan perundangan yang berpotensi dilanggar antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

“Sebagai mitra kerja, fokus DPR RI adalah jangan sampai dalam menyelesaikan sebuah masalah, pemerintah justru menabrak berbagai peraturan perundangan,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menerima Ketua KADIN Provinsi Kepulauan Riau Ahmad Ma’ruf Maulana dan Ketua KADIN Batam di ruang kerja Ketua DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (14/1/2019). Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo.

Bamsoet menjelaskan, dalam pasal 76 ayat 1 huruf C UU Nomor 23 tahun 2004, disebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan di bidang apapun. Karena itu, adanya rencana Walikota Batam sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam perlu ditinjau lebih jauh lagi. Pasalnya, BP Batam merupakan lembaga yang mengikuti ketentuan APBN dan mengelola barang milik negara.

“Selain itu, melihat UU. Nomor 1 Tahun 2004, jika Walikota Batam menjadi Ex-Officio Kepala BP Batam, akan terjadi kerancuan dalam pelaksanaan UU Perbendaharaan dan Pengelolaan Keuangan Negara. Konsisten pemerintah pusat dalam menjalankan peraturan perundangan sangat diperlukan. Sehingga, tidak menjadi preseden buruk dikemudian hari,” jelas legislator Partai Golkar itu. ()