Batam | beritabatam.co : Aksi yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Kota Batam yang melakukan aksi pada Rabu (29/07/20), di gedung dewan terkait adanya penimbunan limbah yang diduga dibekingi anggota Komisi III dinilai salah alamat.
Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Werton Panggabean menjelaskan menumpuknya limbah B3 di Kawasan pengelolaan Limbah Industri (KPLI) di Kabil yang menjadi keluhan itu dikarenakan kawasan itulah yang menjadi penampungan sementara.
“Bertumpuknya barang itu dikarenakan tempat penampungan sementara untuk dikirim,” jelas Werton.
Lanjutnya, untuk pengiriman limbah itu ada mekanismenya dan itu diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Ada 90 hari, 100 hari ada juga 1 tahun tergantung jenis limbahnya dan itu tertera di perizinannya,” jelas Werton terkait tudingan menumpuknya limbah di KPLI
Mengenai perusahaan yang tidak memiliki izin, Werton mengatakan bahwa perusahaan di dalam Kawasan Pengelolaan Limbah Industri di sana pastinya telah memiliki izin.
“Gak ada di perusahaan KPLI yang tidak memiliki izin, semuanya memiliki izin dari Kementerian,” jelas Werton memastikan.
Ditambah adanya tudingan komisi III DPRD Kota Batam yang membekingi perusahaan Limbah Werton membantah tudingan tersebut.
“Tidak pernah komisi III membekingi bagi pelaku dan pengusaha limbah B3 dan Kita tidak pernah berkolaborasi bersama pengusaha limbah,” ungkap Werton.
Dan Werton menegaskan tidak ada anggota dewan Komisi III yang menjabat sebagai Direktur di perusahaan limbah B3 di KPLI.
Sementara Sekretaris Komisi III DPRD Kota Batam Arlon Veristo menjelaskan menumpuknya limbah di KPLI disebabkan adanya kebijakan Bea Cukai pada saat pandemi Covid 19 yang tidak memperbolehkan keluarnya limbah tersebut.
“Pernah ada kebijakan Bea Cukai yang membuat terkendalanya limbah keluar di Batam yang mengakibatkan menumpuknya limbah di KPLI” jawab Arlon terkait menumpuknya limbah B3 di KPLI.
Arlon menjelaskan KPLI itu Kawasan eksklusif yang memang dibentuk untuk menunjang limbah industri di Batam
“Kalau tidak ada KPLI di Batam, limbah akan berserak, diperusahaan atau dibuang tidak pada tempatnya,” jawab Arlon
Dan jika ada permasalahan limbah yang tidak sesuai di KPLI tentunya ada pengawasan dari Gakkum KLHK dan itu laporannya 6 bulan sekali, sambung Arlon.
“Bahkan ada yang di segel oleh Gakkum untuk perusahaan yang tidak berjalan lagi, jelasnya.
Kemudian terkait adanya tudingan Anggota Komisi III yang membekingi perusahaan limbah B3 Arlon membatah tudingan tersebut.
“Tidak ada beking membekingi dari anggota komisi III DPRD kota Batam terhadap perusahaan limbah,” jawabnya. (Ben)
Discussion about this post