Batam | beritabatam.co – Masuknya gelombang investasi pusat data bernilai triliunan rupiah ke kawasan Nongsa dan sekitarnya belum memberikan imbas ekonomi maksimal bagi pelaku usaha lokal di Kota Batam.
Kalangan pengusaha menilai, proyek proyek raksasa berbasis padat modal tersebut masih didominasi oleh rantai pasok dan tenaga kerja dari luar daerah, sementara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal belum terintegrasi optimal ke dalam ekosistem industri.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam, Rafki Rasyid, melontarkan kritik konstruktif terkait pola kemitraan antara mega investasi teknologi dan dunia usaha lokal.
“Masuknya pusat data besar membuktikan Batam sedang naik kelas dari manufaktur ke sektor jasa dan teknologi. Namun, persoalan mendasarnya adalah bagaimana tenaga kerja dan pengusaha lokal kita bisa terserap di sana. Saat ini pemasok dan kontraktornya masih banyak didatangkan dari luar Batam,” kata Rafki saat menjadi narasumber dialog di RRI Batam, Rabu, 30 September 2026.
Rafki menekankan pentingnya mengubah cara pandang pemerintah maupun pemangku kepentingan dalam mendefinisikan UMKM di kota berbasis industri seperti Batam.
Menurutnya, pemberdayaan sektor usaha kecil tidak boleh terus menerus disederhanakan pada sektor konsumtif konvensional semata.
“Ketika kita menyebut UMKM, yang terbayang di benak publik apa? Makanan, minuman, atau pakaian. Padahal di kota industri, UMKM itu semestinya diarahkan menjadi vendor, penyuplai komponen, dan sub kontraktor bagi proyek proyek besar yang masuk,” tegasnya.
Ia mencontohkan, keberadaan fasilitas pusat data membutuhkan jaringan pasokan pendukung yang sangat luas, mulai dari konstruksi teknis, instalasi kabel, fasilitas pendingin, perawatan infrastruktur, hingga logistik penunjang. Sektor sektor inilah yang semestinya digarap oleh jejaring kontraktor lokal agar nilai investasi berputar di Kepulauan Riau.
Meski demikian, Rafki mengakui bahwa hambatan integrasi ini tidak semata mata berasal dari keengganan investor.
Proyek teknologi tinggi seperti pusat data memberlakukan sistem sertifikasi, mutu kepatuhan, dan rekam jejak yang sangat ketat, di mana banyak pelaku usaha lokal di Batam masih kesulitan memenuhinya.
“Ketika mau masuk menjadi vendor, perusahaan perusahaan global itu menuntut standar kualitas yang tinggi. Sayangnya, banyak pengusaha lokal kita yang kapasitasnya masih berbatasan untuk memenuhi standar tersebut,” terang Rafki.
Ia menilai pembenahan ini merupakan pekerjaan rumah bersama yang mendesak. Tanpa adanya program peningkatan kapasitas dan pendampingan sertifikasi yang agresif dari pemerintah daerah maupun asosiasi, investasi berteknologi tinggi dikhawatirkan hanya menyisakan angka pertumbuhan modal di atas kertas tanpa memperluas kesempatan kerja bagi warga tempatan.
“Ini tanggung jawab bersama, baik pemerintah yang membuat kebijakan maupun pengusahanya sendiri yang harus siap menaikkan kapabilitas. Jangan sampai investasi padat modal terus membesar, tetapi tenaga kerja dan pelaku usaha kita di daerah hanya menyaksikan dari pinggir,” pungkasnya. (Ben)
Discussion about this post