Jakarta | beritabatam.co : Sosok Haidar Alwi selaku Penanggungjawab Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) digadang-gadang laik menggantikan Rini Soemarno memimpin Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dari jajak pendapat di situs pollingkita.com yang dibuat pada Rabu (12/6/2019) pukul 14.21 WIB, Haidar Alwi unggul telak atas Rini Soemarno dengan perbandingan 90,8 persen suara dan 9,2 persen dari 305 peserta polling hingga Kamis (13/6/2019) pukul 12.30 WIB.
“Betul ada petisi demikian, saya sudah tahu. Mungkin rakyat sudah gerah dengan kepemimpinan Rini Soemarno di Kementerian BUMN. Kementerian ini memiliki peran yang sangat strategis dalam kesejahteraan rakyat. Akan tetapi faktanya lihat saja berapa banyak petinggi BUMN yang terjerat kasus korupsi. Dari kasus ini rakyat bisa menilai apakah Rini Soemarno berhasil atau justru gagal dalam mengelola Kementerian BUMN,” tutur Haidar Alwi, Kamis (13/6/19).
Bukan tanpa alasan, selama Rini Soemarno memimpin Kementerian BUMN, sosoknya kerap kali menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, tidak heran bila pengamat politik Syndicate, Ari Nurcahyo pernah mengatakan bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno sangat pantas masuk dalam daftar menteri yang harus diganti.
Ia beralasan kinerja Rini Soemarno sangat jauh dari harapan masyarakat lantaran tidak mampu mengarahkan BUMN mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.
“Menurut saya menteri Rini harus dievaluasi untuk kebutuhan reshuffle. Ada pertimbangan subjektif dan objektif,” ujar Ari Nurcahyo dikutip dari Aktual, Kamis (4/5/19) pagi.
Bahkan di bawah kepemimpinan putri pejabat era Presiden Soekarno itu, sejumlah petinggi BUMN terjerat kasus korupsi.
Sebut saja Karen Galaila Agustiawan, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang divonis delapan tahun penjara dan denda Rp 1 Milliar subsider empat bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (10/6/2019). Karen Galaila Agustiawan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dalam kasus korupsi Investasi Blok BMG Australia.
Ada juga Direktur Krakatau Steel Wisnu Kuncoro yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Maret 2019 lalu. Wisnu diduga menerima suap dari pihak swasta yang pernah berkepentingan dengan salah satu proyek di BUMN.
Selain itu, Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero), Muhammad Firmansyah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tahun 2017 lalu terkait pengadaan kapan perang jenis Strategic Sealift Vessel (SSV) oleh PT PAL Indonesia ke sebuah instansi Filipina. KPK menyita uang sebesar US $ 250.000 dalam tiga amplop yang diduga sebagai bagian dari fee yang didapat Firmansyah atas proyek tersebut.
Mantan Direktur PT Garuda Indonesia (Persero) Emirsyah Satar juga pernah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C. Ia diduga berperan besar dalam kasus tersebut dengan menerima suap 1,2 juta euro US$ 180.000 atau senilai total Rp 20 miliar dan lain sebagainya.
Reporter : Hamdi Putra /red
Discussion about this post