
Batam | beritabatam.co – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.229.356. Nilai tersebut naik Rp349.836 atau 9,02 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.879.520.
Penetapan tersebut dilakukan Gubernur Kepri Ansar Ahmad melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1232 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027, tertanggal 20 November 2026.
Selain UMP, Gubernur Ansar juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kepri 2027 sebesar Rp4.253.968. Angka ini meningkat Rp351.872 atau 9,02 persen dibandingkan UMSP 2026 sebesar Rp3.902.096.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri, Diky Wijaya, menjelaskan penetapan UMP dan UMSP 2027 merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Kepri. Pembahasan tersebut mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi perekonomian, serta situasi ketenagakerjaan di daerah.
“Penetapan ini merupakan hasil pembahasan bersama seluruh unsur Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau, dengan memperhatikan rasa keadilan, kondisi perekonomian, serta keberlangsungan dunia usaha di Kepulauan Riau,” jelas Diky.
Sebelum ditetapkan gubernur, Dewan Pengupahan Provinsi Kepri menggelar rapat pleno pada 19 November 2026 di Kota Batam untuk membahas rekomendasi UMP dan UMSP 2027.
Pembahasan berlangsung cukup alot dan beberapa kali diskors karena terdapat perbedaan usulan antara unsur serikat pekerja dan pengusaha.
Pada awal pembahasan, serikat pekerja mengusulkan indeks alfa sebesar 1,0. Usulan tersebut didasarkan pada pertimbangan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Provinsi Kepri yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai Rp5.977.587.
Sementara itu, unsur pengusaha mengusulkan indeks alfa sebesar 0,5 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dunia usaha yang masih menghadapi dinamika global.
Setelah melalui pembahasan dan mendengarkan masukan dari unsur pemerintah serta akademisi, kedua pihak akhirnya menyepakati penggunaan indeks alfa sebesar 0,75.
Kesepakatan tersebut menjadi dasar rekomendasi besaran UMP dan UMSP 2027 yang kemudian disampaikan kepada Gubernur Kepri untuk ditetapkan.
Diky menjelaskan, penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dalam ketentuan terbaru tersebut, terdapat penyesuaian rentang indeks alfa yang sebelumnya berada pada kisaran 0,5 hingga 0,9 menjadi 0,5 hingga 1,0. Sementara itu, formula penghitungan upah minimum 2027 tetap menggunakan ketentuan dalam PP Nomor 49 Tahun 2025.
Selain itu, Pasal 138 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur bahwa penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Data mengenai kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan tersebut bersumber dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan statistik.
Untuk UMSP 2027, Pemerintah Provinsi Kepri menetapkan 13 sektor usaha. Jumlah tersebut bertambah dibandingkan tahun 2026 yang mencakup 11 sektor.
Adapun 13 sektor yang masuk dalam penetapan UMSP Kepri 2027 meliputi:
- Industri kimia dasar anorganik klor dan alkali.
- Industri kimia dasar anorganik gas industri.
- Industri kimia dasar anorganik pigmen.
- Industri kimia dasar anorganik lainnya.
- Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.
- Industri kapal dan perahu serta jasa reparasi bangunan terapung.
- Industri peralatan dan perlengkapan kapal.
- Reparasi kapal dan bangunan terapung.
- Pertambangan minyak bumi.
- Pertambangan gas alam cair.
- Pengusahaan tenaga panas bumi.
- Industri produk logam struktural baja untuk konstruksi berat, termasuk fabrikasi jacket/rig.
- Pembangkitan tenaga listrik.
Seluruh sektor tersebut ditetapkan dengan besaran UMSP sebesar Rp4.253.968.
Diky berharap keputusan penetapan UMP dan UMSP Kepri 2027 dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menjalankan kebijakan pengupahan di Provinsi Kepulauan Riau.
Ia juga meminta seluruh pemangku kepentingan memperhatikan dan mematuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan.
“Penetapan ini telah mempertimbangkan aspek keadilan, kondisi perekonomian, dan ketenagakerjaan di Kepulauan Riau. Kami berharap seluruh stakeholder dapat melaksanakan ketentuan ini dengan sebaik-baiknya,” tutup Diky. (PR)








