Batam | beritabatam.co : Badan Pengelola Pelabuhan Batam BP Batam menerima kunjungan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI pada Kamis (19/12), di Batu Ampar, Batam.
Kunjungan Bakamla RI yang dipimpin oleh Direktur Kebijakan Kamla, Laksma TNI Samuel H. Kowaas diterima oleh Plh. Direktur Badan Pengelola Pelabuhan Batam, Djohan Effendy, GM Administrasi dan Umum, Ferdiana Sumiartony, dan GM Operasional Pelabuhan, Erick Aditama.
Pada pertemuan tersebut, Laksma Samuel H. Kowaas menyampaikan rencana Bakamla RI untuk membangun Fusion Center yang nantinya akan menjadi pusat informasi kemaritiman di Indonesia. Dengan integrasi data ini, diharapkan mampu meningkatkan sinergi antarpemangku kepentingan di bidang maritim.
“Tujuan dari pengintegrasian data ini adalah untuk meminimalisir duplikasi penggunaan data satelit berbayar. Setiap instansi yang tergabung dalam kerja sama ini nantinya dapat mengakses data dari Fusion Center,” jelas Laksma Samuel.
Menurutnya, Bakamla kini tidak lagi membicarakan masalah sektoral saja, namun juga telah mencakup kepentingan nasional. Pengintegrasian data juga mampu mewadahi stakeholder kelautan dalam menyinergikan operasi keamanan dan keselamatan laut.
“Kami berharap seluruh real time di pusat dan perwakilan data pada setiap instansi yang ditempatkan di Fusion Center dapat menganalisa data yang masuk. Karena banyaknya kepentingan di laut, seperti Bakamla, KKP, Bea Cukai dan lainnya. Dengan adanya integrasi data ini, kegiatan operasi justru bisa lebih efisien bagi kepentingan yang lebih besar,” kata Laksma Samuel.
Rencana tersebut disambut baik oleh Djohan Effendy selaku Plh. Direktur Badan Pengelola Pelabuhan Batam. Djohan mengatakan, integrasi data kemaritiman sangat dibutuhkan pada setiap instansi sektor maritim agar lebih mudah melakukan pengawasan.
“Untuk kebijakan sharing data kami lebih dari siap untuk ikut bekerja sama. Penerapan Inaportnet juga sudah kami mulai agar terintegrasi dengan sistem KSOP Khusus Batam, sehingga pergerakan kapal dengan mudah terpantau melalui sistem tersebut,” kata Djohan.
Ia juga menyarankan pada Bakamla RI untuk menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang maritim sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut.
“Penyelenggaraan FGD nantinya berfungsi sebagai media untuk mengetahui kesiapan data dan sistem yang dimiliki setiap instansi yang akan diintegrasikan dengan Fusion Center milik Bakamla RI. Hal ini juga dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan patroli dan operasi di laut,” kata Djohan.
Turut hadir dalam pertemuan Kasubdit Harmonisasi Kebijakan Bakamla RI Kolonel Mulya Hakim, Kasi Penyiapan Kebijakan Bakamla RI Mayor Andre Bayu, serta Kasi Harmonisasi Kebijakan Bakamla RI Mayor Ibnu Sina. (fpn/rud)
Discussion about this post