Nasional | beritabatam.co : Kebijakan pemerintah terkait pengelolaan BP Batam, mendapat tanggapan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Ia meminta agar pemerintah jangan salah dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan Batam. Hal tersebut diungkapkan Fahri setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Batam di ruang kerja Wakil Ketua DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (04/01/19).
“Kami mendiskusikan persoalan yang sedang menjadi isu hangat di Batam, terkait keinginan pemerintah untuk menggabungkan Pemerintahan Kota Batam dengan Badan Otorita Batam. Nanti akan menyebabkan Wali Kota Batam merangkap ex officiosebagai kepala Badan Otorita Batam,” kata Fahri. Sebagaimana dirilis media daring nasional.
Fahri beralasan ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian pemerintah. Diantaranya, ekonomi, hukum dan politik. Menurut Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, pemerintah tidak boleh menyepelekan aspek ekonomi yang di dalamnya ada investasi.
“Investasi ini perlu kenyamanan, ketenangan dan kepastian. Investor ingin melihat produksi mereka dalam jangka panjang yang stabil. Itu yang paling penting sebenarnya. Sinyal dunia usaha ini sangat kompak, kalau negara kita memproduksi ketidakpastian, mereka bisa kabur,” jelas Fahri.
Fahri menekankan ada aspek hukum yang mesti diperhatikan. Pelanggaran hukum ini menurut Fahri hanya bisa diatasi jika Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Tetapi untuk mengeluarkan perpu, perlu adanya argumen yang memaksa, mendesak dan darurat. (Nas)
