Batam I beritabatam.co : Saat ini terdapat puluhan ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang nasibnya terkatung katung di negeri jiran Malaysia. Para PMI tersebut harus bertahan hidup seadanya bahkan ada yang berada di tengah hutan untuk menghindari petugas Malaysia.
PMI ini rata-rata bermasalah pada identitas diri. Ada yang memang tidak memiliki paspor karena datang dengan jalur illegal. Ada pula yang kehilangan paspor atau habis masa ijin tinggalnya. Pada intinya persoalan puluhan ribu PMI di Malaysia ini terkait pada identitas resmi.
Seorang mantan PMI Malaysia bernama Zakaria menyebutkan, kondisi PMI illegal di Malaysia sangat memprihatinkan. Mereka tak punya banyak pilihan. Mau kembali ke tanah air, terhalang identitas resmi. Tapi mau tetap bertahan di Malaysia, harus siap bertahan hidup dengan seadanya.
Kalaupun menyerahkan diri, berarti harus ditangkap sekitar 6-12 bulan. Di Malaysia ditangkap, tiba di Indonesia juga tetap ditahan, sepertinya yang dibeberkan dalam chanel Youtube Bensikumbang, beberapa waktu lalu.
Menanggapi permasalahan ini, pengamat PMI dari Batam, Ahmad Rosano mengatakan, persoalan ini jelas tanggung jawab pemerintah pusat.
“Ini jelas tanggung jawab pemerintah Indonesia,” tegas Ahmad Rosano dalam chanel Youtube Bensikumbang.
Kita harus berpikir, pusat harus membuat pernyataan kepada pemerintah Malaysia.
“Kalau mereka ngga punya sama sekali dokumen, paling tidak dia punya bukti, dia warga negara, dia punya KTP misalkan, dia buktikan dia warga negara Indonesia. Karena orang Indonesia dengan Malaysia, mukanya kan sama-sama. Ini juga pemerintah juga harus hati hati disitu. Badan intelijen semua harus berkersama memulangkan mereka,” ucap Ahmad Rosano.
Menurutnya, solusi pemulangan PMI di Malaysia harus segera dibuat secara efisien dan efektif. Karena ini menyangkut anak bangsa yang ada diluar negeri dan ingin kembali ke tanah airnya sendiri.
“Harusnya ini difasilitasi negara. Mau resmi atau tidak, itu warga negara kita yang ada disana. Itu warga negara kita yang ada disana. Kewajiban negara untuk memulangkan itu. Selamatkan manusianya. Nilai kemanusiaannya sebagai warga negara. Itu saudara kita,” tambahnya.
Ahmad Rosano bahkan mengklaim jika negara tidak punya anggaran dalam hal pemulangan PMI bermasalah di Malaysia, pihaknya siap bekerjasama untuk turut andil dalam pemulangan anak bangsa yang tengah berada di negeri orang itu.
“Pemerintah jangan menganak tirikan TKI itu. Mereka saudara kita, supaya pemerintah menjemput bola kesana. Untuk memulangkan mereka. Apalagi ini bulan ramadhan. dan lebaran ini mereka rindu pulang ke kampung. Apapun ceritanya kita berharap ke pemerintah. Kalau pemerintah nanti sekiranya gak punya anggaran, untuk memulangkan mereka. Yang penting kasi perlindungan saja, transportasi. Bisa kita pulangkan orang itu, dengan berbagai cara. Kalau negara gak punya uang, kita yang kasi uang ke negara itu, kan begitu,” paparnya panjang lebar.
Ahmad Rosano mengatakan pemerintah pusat harus peduli, Presiden harus langsung mengambil kendali masalah TKI ini. Harusnya presiden perintahkan institusi yang berhubungan dengan diplomasi luar negeri, agar bisa memulangkan PMI dari luar negeri. Utamanya Malaysia, karena paling banyak ilegal ini di Malaysia, tandasnya.
“Pemerintah harus mengeluarkan aturan main, misalnya pernyataan siapa saja boleh memulangkan tenaga kerja yang penting bisa balik ke Indonesia. Kami lindungi secara diplomasi politik dengan negara Malaysia,” sebutnya.
“Kalau pemerintah tidak siap untuk pemulangan PMI dari Malaysia. Saya siap memulangkan, siap menjemput PMI kita yang ada di Malaysia, karena ini kan misi kemanusiaan, seberat apapun pasti bisa. Tapi jangan ditangkap tapi lindungi. Mulai dari pelayaran sampai ke Batam. Nanti akan didata, minimal ada KTP. Betul gak benar WNI. Negara juga tentu tidak mau kecolongan,” pungkasnya.
Kalaupun pemerintah pusat tidak menanggapi, menurutnya pemerintah dari wilayah setempat dalam hal ini pada tatanan Pemerintah Provinsi Kepri, harus ada kerjasama yang nyata untuk segera mengambil langkah atas persoalan pemulangan PMI dari Malaysia ini, ucap aktifis dan pengamat kebijakan publik ini. (Red)
Discussion about this post