Jakarta | beritabatam.co – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah agenda lompatan besar untuk mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia.
Agenda pertama adalah kebijakan ekspor satu pintu dan pendirian bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Presiden menyoroti selama puluhan tahun Indonesia menjadi produsen terbesar komoditas penting dunia seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet, namun harganya justru ditentukan di bursa luar negeri oleh negara yang tidak memiliki komoditas tersebut.
Presiden mempertanyakan logika ekonomi tersebut dan meminta dukungan DPR untuk mengubah keadaan. Presiden menegaskan jika pembeli tidak mau membayar harga yang ditetapkan Indonesia, lebih baik komoditas tetap disimpan untuk anak cucu. Presiden memahami mekanisme pasar, namun menekankan yang penting bursanya berada di bumi Indonesia. Pemerintah menargetkan ketentuan penyelenggaraan bursa segera dibahas DPR agar dapat beroperasi dalam waktu dekat. Dengan bursa ini akan dibangun harga referensi Indonesia untuk komoditas utama, pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia.
Bersamaan dengan itu, otoritas jasa keuangan telah melakukan reformasi bursa saham, termasuk pemberian sanksi bagi pelanggar aturan, dan akan melanjutkan demutualisasi pasar modal agar sesuai standar dunia. Presiden menyebut pasar modal yang bekerja baik adalah soal keadilan dan kesempatan bagi perusahaan rintisan dan pengusaha untuk naik kelas.
Agenda kedua adalah optimalisasi aset badan usaha milik negara. Presiden menyebut telah menutup ratusan BUMN yang tidak produktif dan akan terus merampingkan hingga tersisa jumlah yang benar-benar produktif. Aset berupa tanah, gedung, jaringan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal tidak boleh dibiarkan menganggur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan. Pemerintah akan mempermudah kerja sama pemanfaatan aset dengan swasta melalui proses terbuka dan kompetitif dengan kepemilikan strategis tetap di negara. Presiden mencontohkan praktik di India yang memberi ruang swasta mengoperasikan aset publik yang telah terbangun, dengan modal yang diputar kembali untuk infrastruktur baru, seperti integrasi bandara, penerbangan, dan hotel.
Agenda ketiga adalah pembangunan energi surya skala besar. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit tenaga surya. Presiden menyebut Indonesia mendapat anugerah sinar matahari hampir sepanjang tahun, sehingga tidak masuk akal jika pulau terpencil harus menunggu kapal pembawa BBM untuk mendapat listrik. Idealnya setiap desa memiliki pembangkit surya sendiri jika menyiapkan lahan. Pemerintah menghitung dengan pembangkit surya skala besar, negara akan menghemat biaya produksi listrik setiap tahun dan menghemat devisa karena mengurangi impor BBM.
Agenda keempat adalah pembentukan Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia yang berlokasi di Jakarta dan selanjutnya di Bali serta kawasan menarik lainnya. Pusat ini akan menjadi wajah baru pusat keuangan untuk investasi, teknologi finansial, dan arbitrase berstandar dunia. Kelembagaannya terdiri dari dewan pertimbangan, lembaga pengelola, lembaga pengawas, pengadilan di bawah Mahkamah Agung, dan lembaga arbitrase. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak, prinsip hukum komersial internasional dapat diadopsi, dan hakim ad hoc dapat berasal dari talenta terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatannya mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, bursa karbon, keuangan syariah, family office, dan manajemen investasi, dengan kepastian repatriasi modal dan pelayanan perizinan kompetitif, namun tetap menegakkan aturan anti pencucian uang dan transparansi.
Agenda kelima adalah pengenalan Danantara Development Management Fund sebagai instrumen dana kedaulatan untuk menyiapkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia namun belum dapat dibiayai investasi komersial jangka pendek dan dihindari dari pembiayaan APBN. Contohnya proyek mobil nasional yang direncanakan produksi massal dalam beberapa tahun mendatang dengan fasilitas di Subang, proyek motor nasional termasuk motor listrik yang telah mulai diproduksi oleh perusahaan swasta dan BUMN, serta proyek Giant Sea Wall.
Giant Sea Wall atau tanggul besar di pantai utara Jawa disebut mutlak harus dibangun untuk mengamankan pantai dari ancaman naiknya permukaan laut. Presiden menyebut belajar dari Belanda yang membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang. Tanggul di pantai utara Jawa akan melindungi jutaan warga pesisir dan puluhan ribu hektare lahan yang mulai tenggelam, sekaligus menjadi infrastruktur air bersih, jalur pertumbuhan baru, dan proyek yang membangun kemampuan anak bangsa dengan terobosan teknologi dari BRIN. Pembangunan dibagi menjadi belasan segmen dari Banten hingga Jawa Timur dan membutuhkan waktu belasan tahun. Presiden bertekad memulai proyek tersebut pada masa pemerintahannya.
Terkait elektrifikasi, pemerintah telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional dan akan memberi insentif besar bagi pembangunan motor listrik produksi dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini bertujuan menurunkan biaya kendaraan bagi rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri nasional beserta rantai pasok baterai dan layanan purna jual. Presiden menyebut hampir semua unsur baterai kendaraan listrik telah dimiliki Indonesia.
Agenda terakhir adalah usulan dwi kewarganegaraan terbatas bagi talenta yang dibutuhkan bangsa. Presiden menyebut Indonesia memiliki jutaan diaspora, di antaranya ilmuwan, dokter, insinyur kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, dan atlet profesional kelas dunia yang terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier atau keluarga. Pemerintah akan mengajukan perubahan undang-undang kepada DPR untuk membuka kewarganegaraan ganda secara selektif, terukur, dengan uji integritas dan perlindungan penuh terhadap keamanan nasional.
Presiden menegaskan seluruh kebijakan tersebut bertujuan membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian, dan nyata dalam kehidupan rakyat. Presiden mengajak DPR, DPD, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat untuk mengawal agenda besar bersama dengan disiplin, serta memastikan setiap rupiah memiliki tujuan dan setiap kebijakan memiliki ukuran pertanggungjawaban. (Red)
Discussion about this post