
Batam | beritabatam.co – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam bersama Pemerintah Kota (Pemko) Batam tengah menggodok revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.
Dalam draf Rancangan Perda (Ranperda) tersebut, aturan mengenai larangan pasangan tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan (living together) serta klausul terkait hubungan sesama jenis (LGBT) resmi dimasukkan.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) yang mengatur sejumlah larangan berkaitan dengan norma kesusilaan.
Selain larangan hidup bersama layaknya suami istri tanpa pernikahan sah, pasal itu juga mencakup pelarangan hubungan sesama jenis maupun berlainan jenis di luar ikatan perkawinan, serta penyimpangan seksual lainnya termasuk LGBT.
Di samping itu, draf regulasi ini turut memuat larangan praktik prostitusi mulai dari melakukan, menyuruh, membujuk, memfasilitasi, memaksa, hingga menghimpun keuntungan serta penyediaan jasa pornografi dan pornoaksi.
Ketua Pansus Ranperda, Anwar Anas, menjelaskan bahwa masuknya pengaturan living together berawal dari banyaknya masukan masyarakat mengenai aktivitas di sejumlah tempat indekos dan penginapan.
Ia menyoroti adanya tempat usaha, antara lain di kawasan Nagoya, yang dinilai melonggarkan pasangan tanpa status pernikahan untuk menginap maupun menetap bersama.
“Banyak tempat-tempat indekos dan segala macamnya membuat satu izin usaha yang membiarkan, melonggarkan setiap orang yang berlainan jenis ataupun sesama jenis tanpa ikatan pernikahan, yang membiarkan tidur bersama dan tinggal bersama,” ujar Anwar, Jumat (20/11/26).
Anwar juga mengonfirmasi bahwa klausul LGBT merupakan salah satu materi baru yang dimunculkan dalam revisi aturan ini sebagai langkah pencegahan dini.
“Pada dasarnya kita mengantisipasi masyarakat Batam agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan asusila. Kita buat ini karena ada banyak masukan soal ini,” katanya.
Untuk memberikan efek jera, Pansus tengah merumuskan sanksi bagi pelanggar ketentuan tersebut, mulai dari sanksi teguran hingga ancaman pidana.
Selain persoalan kesusilaan, revisi terhadap Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum ini juga mempertegas penertiban pengamen dan pengemis di lingkungan permukiman warga.
Menurut Anwar, aktivitas mengamen di kawasan perumahan nantinya diwajibkan mengantongi izin. Masyarakat juga dapat langsung melaporkan aktivitas pengamen yang dinilai mengganggu ketertiban kepada Satpol PP maupun Bhabinkamtibmas setempat.
Pembahasan Ranperda ini masih terus bergulir dan ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026.
Seluruh poin tersebut masih berupa materi rancangan antara Pansus dan Tim Pemko Batam. Larangan serta sanksi dalam Pasal 12 ayat (1) belum berlaku secara hukum hingga resmi disahkan menjadi Perda. (Piter)









